Jokowi, Prabowo dan Megawati Bertemu

194
Moment pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT, Jakarta, 13 Juli lalu. (FAISYAL R SYAM/Fajar Nasional Network)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu lagi. Pertemuan itu digelar pada hari ini, Rabu (24/7) di Jakarta. Tak hanya berdua. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga ikut dalam pertemuan tersebut. PDIP memastikan tidak ada politik transaksional.

Perihal pertemuan itu dikabarkan oleh Waketum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. “Apabila tidak ada halangan, besok (hari ini, Red) Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00,” kata Poyuono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7).

Namun, Poyuono mengaku tidak tahu lokasi pertemuan ketiga tokoh tersebut. Menurutnya, tempat pertemuan diatur ketiga pihak. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo sudah bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/7) lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung pertemuan ketiga tokoh itu. Menurut JK, pertemuan untuk rekonsiliasi, bukan negosiasi kursi kabinet. Dia meyakini bertemunya Jokowi, Prabowo dan Megawati akan berdampak positif. “Tidak ada ruginya. Tentu setiap silaturahim pasti positif,” imbuh JK.

PDIP menegaskan pertemuan tersebut dalam rangka menjaga tali silaturahim. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan hubungan antara Megawati dan Prabowo selama ini terjalin sangat baik. Dia berharap pertemuan itu tidak ditafsirkan macam-macam. “Pertemuan tersebut jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pascapilpres, harus dibahas bersama antara presiden dengan seluruh ketum koalisi,” ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Jokowi akan mengambil jalan lebih halus untuk menyikapi tingginya resistensi partai pendukungnya atas wacana bergabungnya partai oposisi. Jokowi kemungkinan akan memasukkan partai oposisi ke kabinet di tengah jalan. “Jokowi mungkin akan mengambil jalan lebih soft. Yakni memasukkan anggota partai oposisi masuk di kabinet setelah reshuffle,” kata Pangi di Jakarta, Selasa (23/7).

Reshuffle kabinet, lanjutnya, bisa menjadi salah satu jalan Jokowi tetap dapat merangkul oposisi. “Oposisi tidak masuk dari awal kabinet dibentuk. Tetapi nanti bisa di tengah jalan melalui reshuffle kabinet,” paparnya.

Jokowi sendiri mengaku telah memiliki daftar nama calon menteri yang akan membantunya di pemerintahan periode kedua. Menurut Jokowi, calon menteri akan terdiri dari kalangan politik dan profesional. Komposisinya 60:40 atau 50:50. Selain itu, Jokowi akan membuka kesempatan hadirnya sosok menteri muda yang berusia 20 atau 30 tahun.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan menegaskan partainya ingin bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin tanpa memberikan syarat apa pun. Menurut dia, PAN menghormati Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagai pemenang Pilpres 2019. “Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan. Karena kami menghormati Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Mereka mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” tegas Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/7).

Menurutnya, Indonesia menganut sistem presidensial. Sehingga presiden punya hak prerogatif membentuk kabinet dan menempatkan orang di posisi kursi menteri. “Kami sadar dengan kenyataan tersebut. Kami tidak mengajukan syarat apa-apa. Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial,” paparnya.(rh/fin)