HMI Pertanyakan Studi Banding ke Bali

68
Bali (foto Jawa Pos)

BANJAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Selasa (21/01/2020).

Dalam audiensi itu, HMI mempertanyakan hasil studi banding DPRD ke Bali. HMI menuntut tiga kajian, yaitu menyampaikan hasil studi banding, transparan terkait besarnya anggaran yang dipergunakan, kemudian segera merealisasikan hasil studi banding dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) baik dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kota Banjar.

Ramdhani Ketua Umum HMI meminta hasil studi banding ke Bali ini bisa cepat terlealisasi dalam bentuk peraturan, supaya bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Pemerintahan kota Banjar.

“Ya, kami mengaharapkan hasil studi banding ke Bali ini bisa cepat direalisasi dalam bentuk Perda atau peraturan lainnya dengan tujuan bisa menjawab permasalahan yang ada di Banjar,” Ujarnya.

Selain itu Ramdhani juga menuntut transparansi anggaran yang dipergunakan. Namun belum ada jawaban, karena sekwan tidak bisa hadir dalam audiensi tersebut.

“Iya tadi direkomendasikan oleh perwakilan DPRD Komisi I untuk menanyakan langsung ke Inspektorat karena sekwannya tidak hadir dan dianggap bukan kewenangannya serta disebutkan ada prosedur lain. Entah prosedur apalah namanya, ya kita sami’na wa atho’na aja tapi bukan berarti kita patuh cuma kita menjaga kode etis sendiri dari pada kita terbawa emosi,” tandasnya.

Sementara itu, H. Herdiana Pamungkas, Wakil ketua II DPRD Kota Banjar mengapresiasi kegiatan HMI. Menurutnya, generasi muda dituntut untuk kritis walaupun dalam audiensi ini ada beberapa pemahaman yang berbeda.

” Kami DPRD mengapresiasi generasi muda memang dituntut kritis walaupun ada beberapa pemahaman yang berbeda”, Ujarnya.

Selain itu Herdiana juga menjelaskan bahwa mengenai transparansi anggaran lebih baik ditanyakan kepada lembaga yang berkopeten karena ketika DPRD yang mengatakan kesannya seperti kurang elok.

Herdiana menambahkan, untuk hasil audiensi ini bahwa tentunya ada tahapan-tahapannya, tidak semua hasil studi banding bisa dijadikan Perda.

Tentunya harus dalam konteks Komisi atau pembahasan Perda dan nanti tiap Komisi yang telah studi banding akan mengundang masing-masing OPD.

” Ketika komisi yang studi banding nanti kami akan undang seluruh mitra kerja kami di OPD masing-masing untuk disampaikan dan ini akan menjadikan sebuah spirit supaya bisa dilaksanakan di kota Banjar,” Pungkasnya. (mg1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here