Hanya 37 Desa Berkategori Mandiri

262
UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA: Pembangunan jembatan desa yang dilakukan secara swadaya dengan melibatkan warga dilakukan sebagai bentuk gotong royong yang sudah menjadi ciri khas masyarakat desa.

BANDUNG – Dari 5.312 desa di Jawa Barat (Jabar) ternyata baru ada 37 desa yang masuk dalam kategori desa mandiri, 137 desa maju sisanya masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Kepala DPMD Jabar Dedi Supendi mengaku, jabatan yang baru beberapa hari diembannya memiliki tugas berat demi lahirnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Sebab, kenyataannya masih ada desa yang masuk dalam kategori tertinggal.

Dia mengatakan, untuk menciptakan desa mandiri perlu ada terobosan dan lompatan dengan cara meningkatkan kualitas dan kapasita Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa.

’’Saat ini 65 persen di bawah kesesuain pendidikan yang ditetapkan dan baru 37 desa yang dikatakan desa mandiri dari 5.312 desa,’’ kata Dedi kepada wartawan Selasa (12/3).

Untuk mewujudkan pemerataan, pihaknya sudah menyiapkan inovasi yang digagas oleh Gubernur Jabar dengan menciptakan program satu desa satu produk, penataan infrastruktur dan sistem pengelolaan keuangan desa dan masalah lainnya.

Jika ini bisa diwujudkan, kata Dedi capaian RPJMD bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebab, kedepannya gerakan membangun desa ini menjadikan desa sebagai center of excellence (pusat layanan unggulan menjadikan desa center of badgeting sehingga mengurangi urbanisasi.

Dia menuturkan, pihaknya juga akan melakukan klasifikasi desa berdasarkan kategorinya. Sehingga nantinya akan dengan mudah melakukan treatment atau penerapan program untuk masing-masing desa.

“Jumlah desa ada 5.312, di Jabar itu desa berkembang sekitar 3 ribu sekian, ada ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Nanti kita klasifikasikan dan dipola pembinaan antara desa yang tadi,” ucapnya.

Dia berharap, dengan berbagai langkah yang disiapkan bisa mengangkat perekonomian di pedesaan di Jawa Barat. Sehingga, pengklasteran itu, masing-masing bisa meningkat (secara ekonomi, infrastruktur dan lainnya).

Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, di tengah kenaikan dana desa, penggunaannya tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Melainkan perlu dialokasikan ke sektor kesehatan masyarakat.

Dia mengatakan, dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, dibutuhkan tenaga kesehatan yang mencukupi. Apalagi di wilayah timur, tenaga kesehatan hanya ada di level Kabupaten atau kecamatan sehingga sulit dijangkau.

’’Dengan program satu desa satu perawat, masyarakat memiliki akses yang lebih luas mendapat perawatan kesehatan secara gratis. Itu memungkinkan sekali untuk diberdayakan dalam program percepatan derajat kesehatan,” terang Harif.

Program tersebut, kata dia, sangat sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam Nawa Cita. Di mana program tersebut bisa meningkatkan upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan pinggiran.

Harif menilai, kebijakan tersebut bukanlah hal yang sulit direalisasikan. Sebab dari sisi SDM, jumlah perawat sangat besar. Di PPNI saja, ada 478 ribu anggota yang terdaftar. Sementara lulusan perawat di Indonesia setiap tahunnya mencapai 100 ribu orang. Sehingga jumlah desa yang ada dikisaran 80 ribu sangat bisa untuk dicukupi.

Sementara dari segi pendanaan, alokasi dana desa, baik dari pemerintah pusat maupun alokasi dari APBD, sangat cukup bagi setiap desa memberdayakan satu perawat.

“Kami kira ini tidak sulit, tinggal political will pemerintah. Karena instrumennya ada,” tuturnya.

Sayang, sambung dia presiden belum memutuskan. Sebab, baru akan dikaji secara lebih luas bersama Kementerian Kesehatan. Pihaknya pun siap untuk diajak berbicara jika usulan tersebut benar-benar direalisasikan.

“Selain program tersebut, ada sejumlah usulan lain yang juga telah disampaikan ke Presiden. Di antaranya terkait perbaikan layanan BPJS, penerbitan peraturan pelaksanaan UU keperawatan, pembentukan council keperawatan, peningkatan kuata CPNS, pengiriman pendidikan perawat ke luar negeri, hingga penetapan hari perawat nasional,” paparnya. (yan/fin)