Hadiri Kampanye Jokowi-Maruf di Sultra, Mendes Beri Klarifikasi

228

JAKARTA – Bawaslu menggelar sidang perdana pelanggaran kampanye dengan terperiksa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Eko diduga tidak mengajukan cuti saat menghadiri agenda kampanye capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sidang berlangsung di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (20/3). Sidang mengagendakan klarifikasi atas bukti-bukti yang ditunjukkan Bawaslu. Setelah sidang, Eko meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan.

Kasus pelanggaran kampanye terjadi pada 22 Februari lalu. Saat itu Eko menghadiri deklarasi Forum 1 Nusantara di Kendari, Sultra, yang diikuti Erick Thohir dan Muhaimin Iskandar. Eko Putro kebetulan punya agenda yang sama, yakni bertemu dengan kepala desa beserta pendamping desa.

Saat itu, sekitar pukul 14.00 WITA, Eko juga terlihat di forum deklarasi. Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengonfirmasi kehadiran Eko. “Bawaslu mencari tahu apa kapasitas dia di situ,” ucap Hamiruddin kemarin.

Dia menemukan keterlibatan Eko dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01. Namun, kehadiran Eko tidak disertai dengan pengajuan izin cuti sebagaimana diatur dalam pasal 281 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Temuan itu pun dia laporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti. Sidang kemarin pun merupakan kelanjutan dari laporan Bawaslu Sultra.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan, agenda sidang hanya mengonfirmasi alat bukti yang ditemukan. Di antaranya, surat permohonan cuti dan foto menteri ketika sedang ada di acara deklarasi. “Nah, di sidang itu Pak Menteri mengonfirmasi apa saja agendanya ketika sedang ada di Sultra,” beber pria yang akrab disapa Bagja tersebut.

Sidang selanjutnya akan dilakukan pada Jumat (22/3). Agendanya, pembuktian atas keterangan Eko. Bagja menambahkan, selain menteri, Bawaslu akan memeriksa beberapa staf di Kemendes PDTT sebagai saksi. Terkait sanksinya apa, Bagja menyatakan tak mau menjelaskan. “Wah, wah kok sanksi? Jangan lah, kan masih sidang. Kalau ternyata dia tidak terbukti bersalah, gimana?” imbuhnya.

Nanti pemeriksaan tidak dilakukan melalui Sentra Gakkumdu. Sebab, permasalahan yang dilakukan Eko tidak mengandung unsur pidana. “Ya, tidak ada pidananya. Makanya, tidak akan diperiksa melalui Sentra Gakkumdu,” ucap Bagja.

Secara terpisah, Sekjen Kemendes Anwar Sanusi menjelaskan, kedatangan Eko untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye di Kendari. “Dalam sidang tadi, ibaratnya setelah ditanya kami memberikan beberapa jawaban klarifikasi. Itu substansi yang ada di persidangan,” jelas Anwar.

Dalam sidang, tiga hakim mengajukan 67 pertanyaan kepada Eko dan dijawab secara kooperatif.Soal acara kampanye di Kendari, Anwar mengatakan bahwa Eko datang untuk memenuhi undangan TKN. Eko, lanjut Anwar, saat ini sebenarnya telah mengajukan cuti sehingga sah-sah saja memenuhi undangan TKN di Kendari. “Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang diberikan. Nanti, kalau sudah putusan, kami berikan jawabannya agar tidak multitafsir,” tegasnya. (khf/fin/ful)