Garut Belum Layak Berlakukan New Normal

201
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman saat menerima kunjungan Dewan Pengawas Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Pusat Nurhayati Monoarfa di ruang kerjanya, Kamis ( Istimewa)

RadarPriangan.com, GARUT – Dewan Pengawas Gugus Tugas Penanggulangan Covid19 Pusat, Nurhayati Monoarfa menilai Kabupaten Garut belum layak menerapkan tata kehidupan normal baru atau new normal.

Terlebih kata Nurhayati, pemerintah Pusat, melalui Kementerian Kesehatan belum memberikan izin kepada Kabupaten Garut untuk menjalankan New Normal, melihat perkembangan wabah Covid-19.

Hal tersebut lantaran Kabupaten Garut belum memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai daerah yang diberikan kelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana ditentukan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan.

” Yang boleh mengeluarkan (status) suatu daerah diberikan kelonggaran PSBB itu bukan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat, atau Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang pemerintah pusat tidak mengeluarkan Kabupaten Garut sebagai daerah yang boleh dilonggarkan PSBB-nya, untuk menjalankan The New Normal,” kata Nurhayati, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, di Kantor Wakil Bupati Garut, Kamis (4/6/2020).

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu daerah untuk bisa menjalankan New Normal kata Nurhayati di antaranya, R-Nol nya harus di bawah 1, dan R-T nya harus di atas 1, artinya satu orang tidak menulari satu orang lainnya selama 14 hari.

Selain itu, ketersediaan tempat tidur dan tenaga medis di rumah sakit bagi masyarakat yang berpenyakit apapun harus memadai. Selanjutnya, seberapa banyak warga yang telah dilakukan Swab Test.

“Jika perhitungannya, penduduk Garut yang 2,7 juta jiwa, seharusnya sudah 34 ribu yang sudah dites dalam waktu 12 minggu, baru bisa dihitung R-Nol nya tadi. Karena di Garut ini baru 500, ya di-Swab test, maka Garut ini belum dapat dikatakan bisa menjalankan The New Normal,” katanya.

Maka dari itu, Nurhayati yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi V DPRRI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di Kabupaten Garut ini.

“Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan, rendahnya tes yang dilaksanakan bukan karena tidak mampu melaksanakan, karena anggaran, tetapi karena ada beberapa kendala, sebab semua hasil tes harus dibawa ke provinsi, maupun pusat, sehingga sangat lama hasilnya,” tuturnya.

Adapun kendala lainnya, kata Nurhayati, kalaupun Garut membuka lab tes Swab sendiri, selain pembelian alatnya yang mahal, dan harus mengantri lama di negara penjual, juga masuknya ke tanah air sulit, serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat pun cukup sulit.

Hasil pemantauannya tersebut akan dilaporkan ke pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan, termasuk kondisi Garut saat ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman mengakui, Kabupaten Garut belum mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Kesehatan untuk pemberlakukan new normal. Tetapi kata Helmi, Gubernur Jawa Barat sudah mengizinkan 15 daerah di Jawa Barat termasuk Garut sebagai zona biru untuk melaksanakan new normal.

“Dari BNPB itu hanya 102 kabupaten/kota,dari menteri kesehatan kami belum mendapatkan rekomendasi (pemberlakukan new normal, red), tapi Gubernur sudah mengizinkan 15 daerah termasuk Garut,” katanya.

Menurutnya ada tiga tahap diberlakukan new normal, pertama harus ada SOP di tempat kerja kaitan pencegahan Covid19 atau protokol kesehatan. Kedua, peran satgas yakni menegaskan hukum dan ketentuan penegakan SOP. termasuk di Kabupaten Garut dari Kabupaten dan Kecamatan mengontrol tempat kerja. Dan poin ketiga, komitmen bersama. (erf)