Berbeda Pendapat dengan Nadiem, Totok: Format Beda, UN Tetap Dilaksanakan

128
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Berbasis Komuter (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negri 50 Jakarta, Senin (25/3/2019). Peserta UNBK pada tahun ini meningkat menjadi 91 persen dari total peserta ujian nasional yang terdiri dari 1.515.986 peserta siswa SMK 13.305 Sekolah. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Ujian Nasional (UN) tetap dilaksanakan. Hanya saja formatnya yang diubah. Jadi tak benar jika UN dihapus.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno membantah jika UN dihapus. Dia mengaskan UN tidak dihapus namun diganti formatnya.

“UN tidak dihapuskan, namun diganti dengan evaluasi atau penilaian yang lebih baik. Karena kita ingin penilaian ini nantinya lebih mengarah pada tingkat penalaran siswa,” ujar Totok di Jakarta, Kamis (12/12/2019), seperti dikutif dari FIN (Grup Radar Garut).

Dijelaskannya, selama ini UN didominasi oleh penguasaan konten mata pelajaran. Padahal ke depannya, yang dibutuhkan oleh siswa adalah kemampuan bernalar.

“Jadi perubahan itu, yang tadinya UN lebih kepada menilai kepada pemahaman konten anak-anak kita, nanti lebih kepada kemampuan bernalar, kemampuan berpikir kritis,” jelas dia.

Dia kembali menegaskan UN tidak bisa dihapuskan karena amanat UU. Hanya diganti dengan penilaian yang menekankan pada kemampuan bernalar.

“Jadi, nantinya, bentuk penilaiannya seperti soal-soal PISA maupun AKSI yang dibuat oleh Kemendikbud. Untuk survei karakter, karakter seperti apa yang dibutuhkan pada masa depan,” terangnya.

Disinggung soal turunnya motivasi anak karena tidak ada UN, Totok menyebut kemampuan anak tidak bisa dibangkitkan pada saat ujian saja. Tapi harus dalam kesehariannya.

“Melalui penilaian yang formatnya sudah berubah itu, maka bisa diketahui bagaimana kemampuan anak yang sebenarnya,” katanya.

Guru-guru harus melakukan penilaian yang sifatnya formatif, atau perbaikan secara terus-menerus. Semangat belajar harus dibangkitkan dalam keseharian, melalui penilaian harian, mingguan dan bulanan.

“Jadi Mulai 2021, Kemendikbud mengubah format UN yang sebelumnya dilakukan pada akhir jenjang, menjadi pertengahan jenjang. Penilaian itu mengukur kompetensi siswa dan karakter yang dimiliki oleh siswa itu,” tegasnya.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa UN sudah resmi dihapus dari sistem pendidikan di Indonesia mulai 2021.

“Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021,” kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Tol Japek Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, ia menambahkan, UN akan diganti dengan semacam assessment kompetensi dimana yang akan di-assessment adalah sekolah dan guru. Selain itu ada juga semacam survei karakter. Dan dari survei tersebut akan dijadikan evaluasi.

“Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,” katanya.

Hal itu juga berarti bahwa setiap sekolah akan ada penilaian. Dan nantinya, jika penilaian di bawah grade atau standar yang ditetapkan, tentu harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya.

“Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” katanya.

Sementara soal penanganan teknis, kebijakan ada di tangan pemerintah pusat.

“Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” kata Presiden.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim tak menjadikan siswa sebagai kelinci percobaan. Dalam rapat kerja (raker) bersama Mendikbud, DPR membahas program ‘Merdeka Belajar’ yang di dalamnya rencana penghapusan UN pada 2021.

“Menurut kami, semuanya akan bertumpu pada guru dan sekolah. Pertanyaannya apa guru kita sudah siap. Karena pada saat yang bersamaan, kualitas guru, pemerataan guru, sarana dan prasarana sekolah kita masih belum memadai,” ujarnya.

Menurut dia, ini penting diketahui agar jangan sampai program tersebut malah terkesan coba-coba. Alhasil, peserta didik yang menjadi korban.

“Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan kembali dalam sistem pendidikan dan dunia pendidikan nasional kita,” tegas dia.(gw/fin)