Erick Thohir Akan Gabungkan 3 Perusahaan BUMN Karena Gula Melonjak, ini Nomor WA buat Lapor Pedagang Nakal

115

RadarPriangan.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana akan menggabungkan tiga perusahaan BUMN sekaligus demi menyelesaikan persoalan harga gula yang masih tinggi.

Ketiga perusahaan pelat merah yang akan digabung itu antara lain Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Erick menuturkan, penggabungan tiga perusahaan BUMN itu agar terdapat badan usaha yang fokus menangani terkait klaster pangan.

Rencana penggabungan tersebut disampaikan Erick Thohir saat inspeksi mendadak atau sidak bersama Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh ke Komplek Pergudangan Bulog di Gedebage, Bandung, Jawa Barat.

“Saat ini BUMN sedang menyiapkan roadmap untuk industri pangan di BUMN. Dengan penggabungan PTPN, Bulog, dan RNI dalam klaster pangan akan mendorong terbentuknya rantai industri pangan yang terkonsolidasi di BUMN,” kata Erick dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2020) seperti dilansir berita radar (Grup RadarPriangan.com).

Penggabungan tiga perusahaan itu kata Erick memang dilatarbelakangi akibat tingginya harga gula di pasaran.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi, pantauan dan pengawasan di lapangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga gula yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terganggunya suplai gula impor karena beberapa negara menetapkan lockdown atau karantina wilayah.

Kedua, adanya mata rantai distribusi yang cukup panjang untuk sampai ke tangan konsumen.

Ketiga, ada pelaku bisnis gula yang nakal baik produsen, distributor, maupun pedagang di pasar yang menahan gula dan mempermainkan harga.

Oleh sebab itu untuk menekan laju melonjaknya harga gula hingga sesuai HET, ada lima langkah strategis yang diambil Kementerian Perdagangan.

Pertama, mengutamakan penyerapan pasokan gula dari tebu rakyat, dan untuk pemenuhan stok gula dalam negeri juga dilakukan impor raw sugar yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) oleh BUMN dan Swasta, dan impor GKP langsung oleh BUMN.

Kedua, meminta produsen dan distributor untuk memutus mata rantai distribusi yang panjang sehingga gula tersebut bisa langsung ke pedagang pasar rakat dan ritel modern. Produsen yang mendapatkan penugasan mengolah gula impor raw sugar menjadi GKP harus menurunkan harga jual kepada Distributor maksimal Rp11.200/kg sehingga harga gula bisa disalurkan kepada ritel modern dan pasar rakyat sesuai HET.

Ketiga, meminta Produsen melakukan penyaluran gula langsung ke pasar rakyat baik kepada pedagang dan konsumen dengan melibatkan tim monitoring Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan dengan harga sesuai HET.

Keempat, melakukan operasi pasar gula langsung untuk menurunkan harga secara signifikan. Operasi pasar dilakukan melalui kerjasama dengan distributor gula yang menyalurkan gula secara langsung ke pasar dengan harga sesuai HET Rp12.500/kg.

Kelima, sebagai implementasi dari pengawasan yang dilakukan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah melakukan penindakan kepada distributor gula yang melakukan penyimpangan distribusi gula.

“Terbaru, Kementerian Perdagangan telah melakukan penindakan kepada distributor gula yang menjual kepada distributor kedua hingga distributor ke D-3 dan D-4 bahkan dijual lintas provinsi dengan harga yang sudah mencapai Rp 13.000/kg, di Kota Malang, Jawa Timur. Penjualan ini masih harus melewati mata rantai agen dan pengecer sebelum sampai kepada konsumen akhir sehingga harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500/kg di tingkat konsumen sulit tercapai. Kemendag telah menyelidiki lebih lanjut temuan ini sebelum dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha dan dibawa ke ranah hukum oleh Satgas Pangan,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan tertulis Kementerian Perdagangan, dikutip Minggu (24/5/2020).

Sikap tegas ini, kata Mendag, diterapkan bagi pelaku usaha yang berani melanggar aturan. Kemendag bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan dan melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat merugikan semua pihak.

“Sekali lagi kami tegaskan, Kemendag dan Satgas Pangan akan menindak tegas semua pelaku usaha, produsen, distributor dan pedagang yang nakal. Saya minta media dan masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan jika ada harga yang tidak wajar dan ada penyimpangan ke saya melalui saluran siaga (hotline) Kemendag dengan WA 08511111010,” kata Agus. (*)