Empat Menteri Bahas Pengelolaan Perbatasan Negara

61
Foto : Ist

RadarPriangan.com, JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyelenggarakan Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan dengan mengusung tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” pada tanggal 17 September 2020. Kegiatan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 BNPP. Webinar ini sendiri akan menghadirkan 4 Menteri, yakni Menkopolhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuji Hadimuljono dan Menkominfo Johny G. Plate.

Untuk diketahui, kondisi perbatasan negara beberapa puluh tahun yang lalu masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial. Meskipun pembangunan dilaksanakan oleh berbagai instansi, namun kurang terkoordinir dan tidak terpadu, sehingga seringkali kurang tepat sasaran dan tidak optimal.

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai ‘halaman belakang’ wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan yang terisolir dan tertinggal. Paradigma seperti ini membuat timbul banyak permasalahan di kawasan perbatasan Negara, sebut saja masalah Pulau Sipadan dan Ligitan yang harus lepas dari NKRI, ini menjadi perhatian yang besar bagi negara kita.

Untuk lebih fokus dalam membangun dan mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

“Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk sebuah Badan yang bertugas mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Diharapkan perbatasan negara akan menjadi beranda depan NKRI,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhadjar Diantoro, di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020).

Langkah operasional UU ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

BNPP memiliki tugas meliputi menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi yang ditetapkan.

Berada dipusaran arus globalisasi dunia menjadikan tantangan tersendiri yang bisa saja mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Globalisasi dan revolusi industri 4.0 termasuk didalamnya disrupsi dan digitalisasi seolah meruntuhkan sekat yang menjadi tembok pembatas interaksi antar batas negara, antar negara dan bahkan antar benua.

Dalam kondisi seperti ini tentunya dibutuhkan peran serta kolaborasi berbagai pihak, berbagai generasi dan profesi. Tak sedikit tokoh- tokoh hebat saat ini dipanggung nasional maupun global yang juga lahir dari wilayah perbatasan. Termasuk didalamnya para generasi milenial yang disebut-sebut sebagai generasi dengan banyak kelebihan termasuk mampu menjadi jembatan gap antar generasi.

“Untuk menginformasikan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi capaian dan rencana lima tahun ke depan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, BNPP akan menyelenggarakan Forum Tematik BAKOHUMAS yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 BNPP,” Ujar Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro.

Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Suhajar mengatakan ada empat menteri yang akan hadir menjadi narasumber.

“Direncanakan empat menteri sebagai Narasumber, yakni Pak Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP serta Pak Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Selain itu juga ada Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pak Menteri Kominfo Johnny G. Plate,” katanya.

Webinar ini akan diikuti kurang lebih 1.000 orang peserta, sedangkan undangan terbatas hadir di ruang pertemuan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat serta melalui pertemuan virtual baik melalui aplikasi zoom maupun laman youtube resmi BNPP https://m.youtube.com/channel/UCEk1l9VNd09WLOTIdhG9FXw yang akan menyiarkan acara dari pukul 09.00 WIB-selesai.

Adapun para peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga anggota BNPP; Gubernur 15 Provinsi kawasan perbatasan beserta Kepala Bappeda, Kepala Badan/Biro Perbatasan, Karo Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara; Bupati/Walikota di 54 Kabupaten/Kota kawasan perbatasan beserta Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, Kepala Bapedda, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum , Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan,  Kehutanan, Kepala Badan/Bagian Perbatasan dan Kepala Bagian Humas; Camat di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara; Pejabat di Lingkungan Kemendagri dan BNPP; Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas); Anggota Institute for Border Studies Milenial Think Thank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara. (*/fin)