Desakan Evaluasi Pemilu Kian Deras

210
WNI di Malaysia mengikuti pemungutan suara Pemilu 2019 (afp)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Desakan untuk segera melakukan evaluasi Pemilu terus bergulir. Pengamat politik sampai partai peserta pemilu juga meminta segera dilakukan. Padahal, penyelenggaraan Pemilu 2019 masih berlangsung. Bahkan, rekapitulasi suara belum rampung dihitung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. KPU menyatakan saat ini pihaknya masih fokus dalam menyelesaikan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, jika ingin dilakukan evaluasi menyeluruh, penyelenggaraan Pemilu ini harus diselesaikan. Mulai dari rekapitulasi, sampai sengketa hasil Pemilu.

“Itu memakan waktu sampai 40 hari ke depan oleh KPU,” kata Evi di Jakarta, Sabtu (4/5).

Menurut Evi, evaluasi Pemilu 2019 tak bisa dilakukan sepihak. Dia mengatakan, evaluasi Pemilu Serentak harus dilakukan bersama pihak terkait agar ke depan pesta demokrasi berjalan semakin baik.

“Kita berharap bisa bersama-sama dengan pembuat undang-undang, dengan masyarakat sipil dan kita penyelenggara untuk terlibat dalam evaluasi itu,” kata dia.

Dia menambahkan, semua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), panitia pemungutan tingkat kota, kabupaten masih melakukan rekapitulasi.

“Kita fokus ke tahapan, ini teman di PPK masih rekapitulasi, di kabupaten/kota rekapitulasi, belum di provinsi. Kita masih tunggu teman-teman di provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi, tanggal 6 kita optimis bisa selesai tepat waktu,” bebernya.

Terpisah, Peneliti Senior Populi Center Afrimadona mengatakan, pemilu serentak pada 2019 malah membuat dana penyelenggaraan menjadi mahal, baik dalam hal biaya materi, politik, maupun sosial.

“Gagasan-gagasan ini justru berujung pada semakin mahal ongkos politik maupun ongkos ekonomi kalau kita perhatikan ekonomi yang mencapai Rp25 triliun. Itu angka yang sangat besar sekali,” kata Afri.

Angka tersebut belum termasuk biaya politik dan sosial akibat kegagalan perundangan mengantisipasi kerumitan masalah dalam pemilu serentak. Salah satu akibatnya, adalah ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berjatuhan.

“Kemudian dengan jumlah KPPS yang beragam sehingga sehingga membuat para petugas-petugas ini kewalahan di lapangan seperti itu,” katanya.

Lain lagi, Pengamat Politik Emrus Sihombing menyarankan, evaluasi penyelenggaraan pemilu harus dilihat dari berbagai aspek. Selain biaya, diperlukan kecermatan dalam penggabungan kontestasi lima tahunan tersebut.

Menurutnya, jika ada wacana pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu lokal, Emrus tidak sepakat. Direktur Eksekutif Emrus Corner ini melanjutkan, sebaiknya pemisahan Pemilu berdasarkan trias politika. Yakni pemilhan eksekutif dan pemilihan legislatif.

“Menurut saya akan lebih baik seperti itu. Jadi, mereka yang didaerah tetap merasakan pesta demokrasi lima tahunan secara meriah. Terlebih, isu legislatif nantinya tidak akan kalah dengan isu eksekutif yang banyak menyita perhatian,” bebernya.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, kampanye calon legislatif dinilai kurang menyentuh masyarakat. Publik masih tersita perhatiannya kepada calon pemimpin negara. Sehingga isu di ranah legislatif kurang menarik di mata masyarakat. (khf/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here