Desa Cintanagara Siap Perbaiki Kekurangan Fisik, Melalui Revisi Perdes APBDes

172
Kantor Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug.

RadarPriangan.com, GARUT – Pemerintah Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, dalam waktu dekat siap memperbaiki kekurangan pembangunan fisik jalan Negla-Cibelendung yang beberapa waktu lalu sempat disoal.

Sekretaris Desa Cintanagara, N. Nurhayati menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan musyawarah desa (musdes) yang dipimpin BPD, bersama masyarakat dan lembaga desa lainnya.

“Nanti sama pihak BPD, LPM juga pihak lembaga desa semuanya, mengadakan musyawarah. Jadi kalaupun ada selisih atau perbaikan, nanti hasil dari mudes itu direalisasikan lagi di lapangan. Baik itu penambahan volume atau kegiatan-kegiatan lain atas dasar musyawarah yang akan tertuang di berita acara musyawarah,” jelasnya, Minggu (01/09).

Dengan demikian, nanti akan ada revisi perdes APBDes terkait penambahan atau pembangunan yang dianggap selisih tersebut. Mungkin secepatnya habis ngobrol dengan PDTI , bendaharanya juga, nanti dihitung dulu. Jadi pengeluaran kemarin yang belum tercatat misalkan ya di kegiatan itu setelah ngobrol dengan PDTI dan kepala desanya juga bendaraha, nanti kita adakan musyawarah untuk pelaksanaan baik itu penambahan volume atau kegiatan lainnya,” tegasnya.

Dengan demikian segala keputusan akan diserahkan kepada masyarakat dan lembaga desa berdasarkan hasil musyawarah desa nanti.

Nurhayati juga mengklarifikasi dan menegaskan, bahwa dalam hal ini Pemerintah Desa sama sekali tidak mengambil keuntungan pribadi dari nilai yang dianggap selisih. Namun Nurhayati juga sangat menghargai dan berterimakasih atas kontrol sosial dari rekan-rekan media yang baru-baru ini sempat menyoroti masalah selisih anggaran tersebut.

Nurhayati, tidak membantah jika desa memang ada sedikit kekurangan. Namun dia memastikan bahwa kekurangan itu bukanlah untuk kepentingan pribadi kepala desa atau perangkat desa.

Menurutnya yang sempat diberitakan media massa memang ada benarnya,bahwa selisih nilai tersebut disebabkan karena adanya hutang desa yang diakibatkan karena insiden pembobolan kantor desa sebelum pilpres lalu.

“Mungkin gini kang, kan sebelum pemilu desa itu pernah kebobolan sampai ke alat-alat publikasi seperti lap top, komputer,printer sampai ke terminal-terminal, kabel-kabel desa itu diambil semua. Otomatis kang, pelayanan publik terhenti. Biasanya, kepala desa sama bendaraha diketahui sama saya, jadi kalau pembayaran PHBI, iuran-iuran ke kecamatan atau kegiatan lainnya itu biasanya menyisihkan dari OP (operasional). Nah dikarenakan mungkin karena kemarin desa kebobolan, jadi pelayanan masyarkat terhenti nah si OP itu diberikan dulu lah untuk pelayanan masyarakat,” katanya.

Yaitu dengan membeli perangkat pelayanan seperti lap top, komputer, printer dan lainnya. Dengan nilai yang tentu lumayan menyita terhadap anggaran.

“Karena gak mungkin kan masyarakat yang sakit butuh administrasi cepat, sedangkan desa tidak ada komputer, lap top, printer kan. Jadi untuk iuran-iuran itu kami pinjam dulu lah dari bendahara untuk kegiatan yang kemarin. Bukan untuk hutang pribadi atau hutang bekas makam-makan atau apa lah, bukan kang. Itu hutang murni digunakan untuk kepentingan masyarakat juga,” katanya.

Ditambah lagi dibarengi dengan banyaknya kegiatan rutinan tiap tahun, seperti perayaan hari besar islam (PHBI), dan juga perayaan hari besar nasional (PHBN), maka Kades memutuskan untuk meminjam uang kepada rekanan.

Namun demikian, menurutnya, Kades tetap bertanggung jawab dengan mengganti kekurangna atau selisih tersebut. Kades terpaksa menjual beberapa aset pribadi dan juga mungkin meminjam dari anak dan saudara untuk menutupi kekurangan tersebut.

“Mengganti lah dengan aset pribadi bukan minjam lagi dari luar lah kang ya, karena bahaya. Tapi gak tahu dari mana mungkin dari anakanya, atau jual tanah, saya juga kurang tahu.Nah hutang yang kemarin sempat polemik di pemberitaan itu akan dibayar sama kepala desa nah itu akan disimpan di bendaraha nanti,” tegasnya.

Selain itu, Nurhayati juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut belum diaudit inspektorat dan BPK, juga belum di SPJ-kan sepenuhnya. Sehingga revisi anggaran ini dianggap tidak menyalahi aturan dan tidak bisa dikatakan kesalahan sepenuhnya. Dan desa intinya komitmen akan menyelesaikan persoalan tersebut. (fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here