Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Kian Massif

321
Kampanye Pemilu 17 April 2019 oleh KPU di Bundaran HI, Jakarta. (FIN)

RADARPRIANGAN.COM, AKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui bahwa selama ini upaya mendelegitimasi penyelenggara Pemilu kian massif.

Hal itu diperkuat dengan adanya tiga akun penyebar hoaks yang telah dilaporkan KPU ke Bareskrim Mabes Polri. Sampai kemarin (5/4), ada 142 yang ditengarai hoaks dan ujaran kebencian dari ribuan yang disampaikan Kominfo ke penyelenggara Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, hoaks dibobolnya server milik KPU dinilai sangat merugikan. Salah satunya ialah terkait kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu bisa semakin tergerus.

“Jika masyarakat percaya jika proses pemilu itu dirusak, maka hasil pemilu bisa tidak dipercayai juga. Ini yang kami maksudkan bahwa berita hoax itu jelas berakibat mendelegitimasi Pemilu 2019,” terang Wahyu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3).

Wahyu pun menjelaskan, pihaknya baru melaporkan tiga akun penyebar hoaks. Selanjutnya, pihaknya menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk memproses secara hukum.

Ia juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya akun yang dilaporkan. Karena semakin diusut, semakin banyak yang dicurigai ikut menyebarkan informasi bohong tersebut.

“KPU menyatakan kesulitannya dalam mengimbau oknum penyebar berita bohong. Kalau oknum-oknum itu kan karena tidak jelas, pasti pihak yang gak bertanggung jawab ya gak bisa dihimbau,” terangnya.

Dirinya pun menghimbau kepada masyarakat pemilih KPU bilamana mendapat informasi baik dari sosial media ataupun kerabat jangan langsung dipercaya dan diminta untuk melakukan konfirmasi terkait kebenarannya.

“Dicari Informasi dulu, pembandingnya, tabayyun sehingga masyarakat tidak tertipu berita hoax. Kan KPU juga menjaga masyarakat dari berita-berita hoax, dari berita-berita yang tidak benar, terangnya.

Bawaslu dan KPU juga akan melakukan upaya-upaya memberikan informasi kepada masyarakat yang terstruktur terkait tatacara pemilu. Sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak mudah termakan berita hoaks.

Terpisah, Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengakui jika mendekati hari pemungutan suara, upaya mendelegitimasi penyelenggara Pemilu semakin massif. “Potensinya memang semakin kesini semakin massif,” tegasnya.

Bahkan, Affifudin menuturkan pihak yang mendelegitimasi itu tidak segan mengklaim bilamana data yang didapat berdasarkan dari tim sukses salah satu paslon presiden.

“Mereka rela mengeluarkan biaya agar opini publik terkait berita bohong tersebut bisa dipercayai masyarakat.” kata Afif di Jakarta.

Namun pihaknya tetap percaya, bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mampu mengungkap siapa dalang dibalik penyebar berita bohong dibobolnya server KPU.

Yang bisa kita lakukan adalah bekerjasama dengan para pihak yang punya kekuatan menindaknya. Misal platform itu dibawah kendali Kominfo. Penelusuran lainnya polisi punya tim cyber, tandasnya.

Takut Kalah

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai, upaya yang dilakukan oknum penyebar hoaks adalah mereka yang sudah takut kalah sebelum pemungutan suara dilakukan.

Emrus juga mempertanyakan para politisi yang tidak mempercayai penyelenggara pemilu. Bukan tanpa alasan. Menurutnya, dipilihnya Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu melalui seleksi ketat oleh DPR.Mereka juga kan melakukan fit and propertest.

“Jika mereka tidak percaya, berarti merekatidak percaya dengan keputusan yang telah mereka buat sendiri,” terang Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini menambahkan, opini yang dibangun sejak awal merupakan langkah komunikasi politik dalam membangun opini public.

“Jika nanti pihaknya kalah, opini public sudah terbangun, sehingga mudah untuk melakukan protes,” tandasnya. (fin/khf)