Daud Ahmad jadi Plh Sekda Jabar, Mendagri Oke!

229
Mendagri Tjahjo Kumolo

RadarPriangan.com, JAKARTA – Kasus suap yang melilit Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa bikin repot semua pihak. Tak terkeculi Ridwan Kamil selaku Gubernur setempat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga harus segera membantu agar roda pemerintahan di tanah Pasundan ini berjalan normal.

“Ya, saya sudah oke. Segera ditetapkan Plh. Dan semalam Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) kontak saya. Meminta izin untuk mem-plh-kan Sekda Jabar agar tidak terganggu kegiatan sekda sehari-hari dalam rangka membantu Gubernur. Khusus untuk sodara Iwa untuk berkonsentrasi terhadap masalah penyidikan yang ada,” terang Tjahjo, di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Menurut Mendagri, langkah Ridwan Kamil sudah tepat. Menyikapi kondisi yang ada. Dan Kemendagri tentu memberikan rekomendasi itu. “Ya, izin ini kita berikan karena itu kewenangan Gubernur Jabar. Plh ini, akan bertugas hingga persoalan hukum Iwa Karniwa selesai,” terangnya.

“Saya mengizinkan. Silakan itu kewenangan Pak Gubernur untuk menunjuk plh-nya siapa stafnya (staf Iwa) yang di eselon II yang ada supaya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari di Pemprov Jabar,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan untuk penggantian Iwa Karniwa, tetap akan menanti putusan hukum tetap (inkrah). “Aturannya sama dengan kepala daerah (yang mengalami kasus serupa, red). Maka kita ikuti,” ujar Tjahjo.

Terpisah, Ridwan Kamil mengaku Pemprov Jabar tidak terganggu dengan penetapan Iwa Karniwa sebagai tersangka suap perizinan proyek Meikarta. “Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu karena sistem birokrasi pemerintah di Jabar punya sistem yang sudah diantisipasi,” kata Ridwan.

Menurut dia untuk sementara waktu pekerjaan administratif yang menjadi kewajiban Iwa sebagai sekda dapat didelegasikan ke Asisten Pemerintahan, Daud Ahmad. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kemendagri. “Kami konsultasikan juga ke Kemedagri, ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang ASN yang mempunyai implikasi permasalahan hukum,” terang Kang Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Senin (29/7) dalam pengembangan kasus suap perizinan Meikarta. Untuk diketahui, Iwa diduga menerima aliran suap dari proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan rencana detail tata ruang (RDTR) di Jabar.

Iwa Karniwa diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Iwa, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka, karena diduga memberikan uang Rp10,5 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk mengurus sejumlah perizinan.

Penetapan tersangka itu adalah pengembangan kasus suap hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2018. Dalam operasi itu, KPK menjerat sembilan orang dari unsur kepala daerah dan pejabat di Kabupaten Bekasi hingga pihak swasta. (ful/fin)