Cegah Jual-Beli Buku Mahal, Bupati Harus Turun Tangan

290
Yusep Mulyana

RadarPriangan.com, GARUT – Menyikapi penggunaan dan jual beli buku pelajaran maupun lembaran kerja siswa (LKS), Pemerintah Kabupaten Garut khsusunya Bupati Garut untuk langsung turun tangan mengatasi permasalahan seperti itu. Demikian diungkapkan Praktisi Hukum yang juga masih merupakan Anggota Komisi IV DPRD Garut aktif, Yusep Mulyana, kepada Radar Garut, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 8 tahun 2016.

Lanjut Yusep, jika Pemda tidak ingin disebut melegalkan praktik yang dilarang dalam peraturan menteri dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Maka upaya pencegahan jual beli harus dilakukan, secara menyeluruh dan benar-benar memberi dampak.

“Orang tua siswa masih banyak mengeluhkan adanya pembelian LKS dari pihak sekolah. Biasanya pembelian buku LKS ini terjadi pada saat penerimaan murid baru atau tahun ajaran baru. Guru biasanya menyuruh siswa membeli buku LKS itu di luar sekolah yang telah ditentukan. Harga tiap LKS pun variatif, dan jumlahnya juga banyak,” kata Yusep melalui saluran teleponnya.

Pihaknya mengaku pesimis jika para pelaku pengarah pembelian buku LKS ini bisa ditindak secara tegas. Hal itu mengingat, di sekolah yang ia maksud banyak anak pejabat Pemda Kabupaten Garut, aparat kepolisian, dan aparat kejaksaan mengikuti pendidikan.

“Saya rasa semua orang tua tahu akan adanya pembelian LKS. tetapi mereka tidak pernah bertindak,” katanya.

Larangan penjualan buku paket LKS di lingkungan sekolah itu, didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dua aturan itu, menegaskan kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun untuk mengikuti pendidikan.

Yusep menambahkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy harus bisa menyakinkan kepada orang tua siswa bahwa LKS memang tidak dibenarkan dari hasil pembelian baik dari guru, maupun dari luar sekolah.

“Jangan hanya menggertak sambal saja. Buktikan kalau memang ada sekolah yang menjual LKS akan terkena sanksi pencopotan jabatan. Saya ingin Kabupaten Garut yang menjadi pilot project pemberian sanksi. Saya yakin banyak orang tua siswa yang akan menyerahkan bukti pembelian LKS,” katanya.

Masih kata Yusep, fenomena ini seperti siluman karena kurangnya kesadaran orang tua siswa untuk melakukan penolakan.

“Biasanya para orang tua siswa enggan menolak permintaan pembelian buku LKS karena takut anaknya mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Praktik jual-beli LKS bukan hanya terjadi di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, namun juga terjadi di Sekolah Dasar. Saya sedang menginventarisir sekolah mana saja yang melakukan praktik jual beli-ini,” tambahnya.

Pihaknya mendorong agar Tim Unit Penanggulangan Pungutan Liar bergerak cepat melakukan penindakan terhadap para oknum yang melakukan jual-beli buku LKS.

Yusep mengatakan, larangan sekolah menjual LKS pada siswa itu diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 yang menerangkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

“Aturan tersebut juga tercatat dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Saya meminta Bupati harus membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran aturan peraturan tentang pendidikan tersebut. Jika memang terbukti di lapangan, Kepala Dinas terkait harus bisa bertanggung jawab atas kelalaian dan kurangnya pengawasan pada sekolah-sekolah. Dan harus memberikan sanksi tegas jika perlu Kepala Sekolah tersebut diberhentikan,” pungkasnya. (erf)