Bupati Jangan Takut Preman

492
Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Garut menertibkan PKL yang berjualan di lahan parkir, Selasa (14/5). (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com,
GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut dituntut agar bisa
lebih tegas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2015
tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban di daerah zona merah.

Tidak
hanya itu, Bupati Garut Rudy Gunawan yang sebelumnya menyatakan adanya aksi
premanisme yang membekingi atau memalak sebagian pedagang kaki lima di kawasan Pengkolan dituntut
agar bisa berani menertibkan carut marut PKL di Garut.

Praktisi
Hukum Kabupaten Garut, Yusep Mulyana, mengatakan, sarana dan prasarana yang
sudah disediakan oleh Pemda seperti 2 Gedung untuk PKL seharusnya bisa
dimanfaatkan dengan baik.

“Ini
sudah ada sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Pemkab, itu
harus ditempati,” kata Yusep.

Menurutnya,
jika sudah terlihat ada indikasi peran preman yang membekingi beberapa PKL,
maka Pemda harus melakukan tindak tegas.

“Adapun
jika ada preman itu jangan dibiarkan, kalau ada pembiaran dan tidak ada
penegakan Perda seakan-akan preman itu dipelihara pak Rudy (Bupati Garut, red).
Berarti Bupati ini takut preman untuk penegakan Perda K3 di Kabupaten Garut.

Bentuk
ketegasan tidak hanya kepada PKL, Yusep berharap perlakuan yang sama juga
dikenakan bagi para pembeli yang melanggar Perda K3.

“Pembeli
juga harus siap ditindak kan sudah ada di Perda jelas, pasalnya sudah
jelas,” katanya.

Sebelumnya,
Bupati Garut Rudy Gunawan menilai, dibalik adanya PKL yang berjualan, terdapat
beberapa oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan menjadi beking serta
memalak beberapa pedagang disana.

“Hasil
pemeriksaan bahwa ternyata ada oknum tertentu malak PKL. Jadi pihak tertentu,
premanlah malak 20-30 (ribu, red),” katanya. (erf)