Berkaca ke Setya Novanto, KPK Harus Cari Second Opinion

257
Romahurmuziy saat menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jumat (22/3). (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – KPK diminta tidak percaya begitu saja dengan pengakuan sakit tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuzy yang kini masih dibantarkan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 2 April 2019 setelah mengaku sakit.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK menggunakan jasa dokter-dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai second opinion untuk memastikan kesehatan mantan Ketua Umum PPP tersebut. Second opinion untuk perbandingan soal kondisi kesehatan politikus yang akrab disapa Romy itu.

Second opinion pernah dilakukan KPK saat menangani perkara kasus mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP di Kemendagri. Saat itu, kedok Setya Novanto yang berpura-pura koma pascakecelakaan akhirnya terbongkar.

“Ini kan pernah dilakukan KPK saat Setya Novanto, KPK minta dari pihak RSCM memeriksa kesehatannya, ternyata Setnov dinyatakan sehat, ini bisa dilakukan untuk Romy,” katanya di Jakarta, Sabtu (27/4).

Lalu disinggung soal gugat praperadilan yang dilayangkan Romy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Boyamin memastikan KPK akan menang praperadilan jika yang dijadikan dasar praperadilan terkait dengan kewenangan KPK menangani kerugian negara di bawah Rp1 miliar. Ini sangat sulit diperdebatkan soal kerugian negara.

“Apapun dan berapapun nilainya termasuk Rp1 juta kalau terkait dengan suap menyuap KPK tetap berwenang,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu penyebab Romy harus berurusan dengan KPK karena Yang bersangkutan harus cari uang minimal Rp64 miliar demi mempertahankan 32 kursi di DPR yang masing-masing kursi membutuhkan biaya minimal Rp2 miliar per kursi/dapil. Namun meski caleg berasal dari petahana, kata dia, sebenarnya hampir keseluruhan caleg PPP Romy termasuk kasta duafa. “Karena hampir semuanya hanya mengandalkan gaji DPR dan tidak punya penghasilan lain,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Boyamin, ketika dihadapkan besarnya biaya pemilu untuk kampanye dan honor saksi di TPS, semua caleg PPP dari Dapil gemuk menodong Romy untuk mencarikan dana untuk kebutuhan 32 Dapil demi mempertahankan kursi.

Sementara, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy terhadap KPK mengada-ngada dan hanya untuk mengulur-ngulur waktu.

Masalahnya jika yang dipersoalkan Romy menyangkut kewenangan KPK dalam menangani kerugian negara kurang dari Rp1 miliar, maka itulah kekeliruan Romy memahami Undang-Undang tentang KPK.

Dia menegaskan, apa yang ditentukan dalam UU KPK adalah alternatif pilihan antara beberapa kualifikasi. Antara lain terhadap penyelenggara negara, penegak hukum, atau pihak lain yang terkait atau yang kerugiannya sekurang-kurangnya Rp1 miliar.

“Jadi jelas praperadilan ini buying time saja dan mengada-ngada. Jadi tidak ada alasan hakim mengabulkan permohonan praperadilan Rommy,” ujarnya.

Alasannya karena praperadilan menyangkut masalah prosedural. Artinya mempersoalkan tahapan proses yang dilakukan penyidik KPK dan keabsahan tindakan penetapan sebagai tersangkanya.

Dia menilai, semua tindakan KPK tidak ada masalah karena dilakukan melakui operasi tangkap tangan atau OTT. Artinya barang bukti, alat bukti dan pelakunya sudah jelas. Lain halnya, jika penetapan tersangka dilakukan melalui proses laporan atau pengaduan karena korupsi bukan delik aduan.

Disinggung soal pembantaran Romy, Abdul Fickar menilai, yang bertanggung-jawab adalah dokter yang merekomendasikan kesehatan tersangka. Namun dikatakannya, KPK harus punya dokter lain sebagai second opinion atau pembanding untuk mengetahui seberapa berat penyakit Romy.

“Arena yang jelas pembantaran ini sangat memukul rasa keadilan dalam masyarakat, dan bisa menimbulkan kecemburuan tahanan lain. Kita imbau KPK jangan diskriminatif terhadap tahanan,” harapnya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar Sidang perdana praperadilan Romy terhadap KPK di Senin (22/4). Namun batal dilaksanakan dan ditunda hakim hingga 6 Mei 2019. (lan/fin)