Bawaslu Selidiki Sejumlah Laporan

275
Bawaslu RI

RadarPriangan.com, JAKARTA – Sejumlah masyarakat menilai Pemilu 2019 berjalan dengan penuh kecurangan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun diminta untuk mengambil sikap terkait hal tersebut.

Merespon hal tersebut, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, siapapun yang melakukan pelanggaran baik penyelenggara maupun peserta pasti akan ditindak, termasuk di dalamnya pengawas yang tidak menjalankan tugas secara professional.

Bawaslu, diakui Bagja telah menyurati KPU. Mulai dari merekomendasikan pemungutan suara ulang sampai aplikasi situng yang beberapa kali salah masukkan jumlah suara C1 ke dalam sistem.

Bagja juga belum bisa memastikan apakah Bawaslu akan mengeluarkan pernyataan curang atau tidak.

“Kita lihat lah prosesnya. Kemudian alat buktinya apa untuk menyatakan pelanggaran administrasi yang terstruktur sistematis dan masif. Itu banyak sekali komponennya. Kita harus melihat. Laporan-laporannya,” beber Bagja, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (24/4).

Meski begitu, ia mengakui ada sejumlah tindak pidana yang terjadi dalam Pemilu 2019. Mulai orang yang mencoblos lebih dari satu kali, kemudian perilaku intimidasi kepada pemilih.

“Bawaslu telah mengimbau, kepada KPU agar lebih berhati-hat dalam bertindak. Mulai dari kesalahan tidak diulang dalam memasukkan data C1 ke dalam aplikasi Situng, dan kepastian pengiriman logistik,” tukas Bagja.

Bagja juga mempersilakan kepada masyarakat yang ingin membentuk tim pencari fakta di lapangan. “Pencari fakta, pencari masalah di TPS monggo, silakan, terbuka sekali. Atau pencari permasalahan di PPK nih rekapitulasi monggo. Tapi ingat, ruangan kan terbatas, jangan memaksa masuk ruangan, ada saksi parpol yang harus dihormati,” terangnya.

Di tempat sama, Koordinator aksi Zumhur Hidayat menjelaskan, kedatangannya ke kantor Bawaslu bukan menuntut kecurangan pemilu.

Menurutnya, kecurangan hanya terjadi jika ada di satu sampai dua TPS. Kalau ini dirinya menilai pemilunya curang. “Jadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pasca,” terangnya.

Alasan itulah yang disampaikan Zumhur untuk mendesak Bawaslu agar menyatakan jika Pemilu 2019 penuh dengan kecurangan.

“Ini bukan soal Prabowo dan Jokowi, tetapi ini soal demokrasi yang sedang dibajak oleh tirani yang ingin menguasai Indonesia. Dengan begitu maka harus dicari jalan keluar langkah-langkah yang terbaik atas pemilu yang curang ini,” paparnya.

Menurutnya, jika ada orang-orang yang berusaha bermain dengan kecurangan dan mendesain pemilu curang, rakyat akan melawan.

“Kita lapor. Sebenarnya kita audiensi. Tetapi mau bawa ini bawa itu. kita hanya umumkan saja bahwa kita datang ke Bawaslu ini belum sebuah perencanaan aksi. Ini hanya semacam delegasi lah,” beber Zumhur.

Sementara itu, Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN), Ustadz Nasufri Idrus Sambo menegaskan, pihaknya meminta sebelum 22 Mei Bawaslu sudah mengumumkan jika Pemilu 2019 berlangsung curang.

“Ya sudah, akhirnya di bawa lagi ke MK. Jadi kuburan lagi. Tapi ini akan bergerak terus, kami kasih waktu Insya Allah, Jumat kita akan datang lagi. Kita lihat kerjanya gimana. Kalau ga, ya kita tinggal bilang aja kalau Bawaslu ga mampu ya silakan mundur,” jelasnya.

Sambo menambahkan, pihaknya datang ke Bawaslu bukan dengan tangan kosong. Ia mengaku membawa sejumlah bukti berupa flashdisk, CD, yang diserahkan ke Bawaslu sebagai bukti kecurangan sehingga Bawaslu bisa menindaknya. (khf/fin)