Anggota Dewan Masih Sibuk Pemilu, Raperda Parkir tak Kunjung Rampung

269
Motor berjajar parkir di salah satu lokasi perbelanjaan di Kota Banjar. (ANGGORO/RADAR PRIANGAN)

RadarPriangan.com, BANJAR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Parkir terus tertunda-tunda. Padahal, raperda yang akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan perparkiran di Kota Banjar ini ditargetkan rampung akhir tahun lalu.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjar Ajat Sudrajat mengatakan, belum ada undangan apapun dari Pansus Parkir DPRD Kota Banjar menindaklanjuti hasil studi banding yang sudah dilaksanakan wakil rakyat itu ke Kota Tangerang dan Tangerang Selatan tahu lalu.

“Belum ada informasi, belum ada undangan pembahasan juga. Saya kurang tahu akan dibahas atau disahkan lagi kapan. Sebab kemarin yang menjadi lama karena menunggu kewenangan penanganan retribusi masih harus ditentukan oleh Bagian Hukum karena penanganannya diusulkan di Bidang Pendapatan,” ungkap Ajat saat di hubungi beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Banjar Nurjanah baru-baru ini mengatakan, kewenangan retribusi parkir tetap di Dinas Pehubungan. Belum siapnya bidang pendapatan dan masa transisi yang dipastikan akan mengganggu target besaran parkir menjadi alasan utama usulan retribusi ke OPD pengelola keuangan itu tidak disetujui.

“Nanti tetap di Dinas Pehubungan untuk retribusinya sudah ditetepakan tidak jadi di Bidang Pendapatan, hanya pajaknya yang akan masuk ke pendapatan,” jelasnya

Nurjaman pun tak bisa memperkirakan kapan Raperda itu akan dibahas karena sudah menjadi kewenangan anggota DPRD.

“Gak tahu ya kalau dibahasnya kapan itu tergantung DPRD karena sudah ranah mereka, kami sudah mengajukan Raperdanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua ll DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas mengatakan, terlambatnya paripurna Raperda Parkir diperkirakan karena kesibukan anggota dewan sejak Pemilu berlangsung. Selain itu, agenda anggota dewan ke luar kota juga dalam rangka studi banding dan sebagainya menjadi alasan lain Raperda itu tak kunjung disahkan.

“Banyak kesibukan teman-teman dewan khususnya yang masuk di Pansus Parkir seperti contohnya kesibukan pencalegan lagi, ada juga yang menjadi ketua perwakilan partai, kemudian tugas luar daerah juga sesuai kewajibannya menjadi wakil rakyat,” ungkapnya.

Beberapa pihak menilai Pemerintah Daerah dan Legislatif harus memprioritaskan Raperda Parkir ini secepatnya dibahas dan disahkan. Supaya tidak rancu dalam menegakkan aturan parkir di lapangan. Terlebih, Kota Banjar merupakan kota kecil namun PAD parkirnya luar biasa besar bisa mengalahkan Kabupaten Ciamis.

“Harapan saya harus segera disahkan ya karena itu menjadi acuan untuk menegakkan aturan-aturan dan kebijakan perparkiran di Kota Banjar. Kan lucu ketika Perda Retribusinya sudah ada tapi aturan dasarnya belum dibuat. Seperti contoh kita diberi kewajiban untuk menarik uang dengan besarannya sudah diatur oleh peraturan. Tapi belum ada aturan kita menarik uang itu dari siapa dan dimana saja,” jelas Pengamat Pemerintah Kota Banjar Sidik Firmadi. (mg1)