Akomodasi Haji Segera Rampung

310
Pemondokan jemaah haji Indonesia. (istimewa)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Perburuan pemondokan atau hotel untuk akomodasi jamaah haji di Makkah sudah hampir rampung. Pembantu Staf Teknis Urusan Haji (STUH) Amin Handoyo menuturkan, proses saat ini sudah memasuki tahap kontrak. Bahkan untuk akomodasi di Makkah tim sudah mendapatkan 158 unit hotel dengan kapasitas mencapai 98 persen dari total kebutuhan.

Amin menambahkan, total kebutuhan akmodasi hotel di Makkah mencapai 207.577 orang (pax). Dengan perinciannya sebanyak 204 ribu untuk jamaah, 2.555 untuk petugas kloter, dan 1.022 untuk selisih penempatan jamaah laki-laki dan perempuan.

“Untuk pengadaan layanan akomodasi di Makkah, sampai saat ini sudah 98 persen. Ada 158 hotel yang akan disewa,” terangnya, kemarin (10/4).

Sementara itu untuk wilayah kerja Madinah, saat ini proses pengadaan akomodasi sudah mencapai 75 persen dari kebutuhan. Dia menjelaskan layanan akomodasi hotel di Madinah ada yang menggunakan sistem sewa satu musim haji penuh dan setengah musim.

Catatan Kemenag menyebutkan sebanyak 50 hotel di Madinah akan disewa dengan sistem sewa semusim penuh. Kemduian ada tujuh unit hotel yang disewa setengah musim.

Amin menjelaskan jumlah sewa semusim penuh untuk hotel di Madinah tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dia menuturkan tahun lalu hotel yang disewa semusim penuh hanya separuh atau sekitar 53 persen. Sisanya sebanyak 47 persen hotel di Madinah disewa dengan sistem blocking time.

Sistem sewa hotel semusim penuh di Madinah memudahkan jamaah. Sebab sudah ada kepastian tempat tidur atau kamar yang bakal dihuni. Berbeda dengan sistem blocking time. Dimana sewanya disesuaikan dengan kedatangan jamaah saja. Ada kalanya ketika jamaah Indonesia datang, kamar hotelnya belum siap karena masih diisi jamaah dari negara lainnya.

Dalam proses pengadaan hotel atau akomodasi tersebut, Kemenag juga menerapkan pakta integritas kepada setiap pengelola atau pemilik hotel. Salah satu klausulnya adalah pemilik hotel tidak memberikan imbalan atau kick back apapun kepada tim penyedia layanan akomodasi dan staf teknis urusan haji.

“Fakta integritas ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang clean dan clear,” tegasnya.

Pada bagian lain, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan selain merampungkan segala sesuatu, Kemenag siap menyukseskan Makkah Route 2019 yang diluncurkan Pemerintah Arab Saudi guna memberikan kemudahan bagi jemaah haji.

“Kami di Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenlu, Imigrasi dan pihak Angkasa Pura untuk bisa memenuhi beberapa permintaan yang disampaikan dalam pertemuan ini seperti adanya terminal khusus, ruang khusus pengambilan visa, biometrik termasuk kemudahan visa yang harus disiapkan oleh petugas Saudi Arabia di sejumlah bandara dan embarkasi,” papar Lukman Hakim dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi bertemu dengan Menag pada Senin (8/4) di Kantor Kementerian Agama di Jakarta. Pemerintah Arab Saudi mengharapkan Indonesia turut berperan menyukseskan Makkah Route 2019 seperti 2018.

Dalam pertemuan tersebut turut menyertai Khaled, Wakil Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Hussein Al Sharif beserta jajarannya. Tampak hadir mendampingi Menag Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali dan jajarannya, perwakilan Ditjen Imigrasi, Kemenlu dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Program Makkah Route meliputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.

Kebijakan ini bukan hanya mempermudah jemaah haji untuk melakukan proses kedatangan di Arab Saudi, tetapi juga mempermudah jemaah untuk langsung menuju penginapan setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.

Lukman Hakim mengaku bersyukur dengan penerapan kebijakan tersebut. Untuk mempercepat proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sejak 2018, proses rekam biometrik jemaah haji mulai dilakukan di Indonesia.

“Kalau tahun lalu jemaah haji yang berangkat dari Jakarta saja yang bisa menikmati fasilitas fast track, kami berharap tahun ini jemaah haji kita bisa merasakan kemudahan tersebut disejumlah bandara,” harap Menag.

Menag juga berharap pada 2019 ada peningkatan terkait peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia untuk bisa mendapatkan kemudahan dibanding tahun sebelumnya.

Terkait dengan rekam biometrik calon jemaah haji, Menag berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut. Sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sulit terjangkau seperti di Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT dan Sulawesi Barat. (rls/ful/fin)