Ade Kaca: Peningkatan Kesejahteraan Honorer Lebih Prioritas

249
Ade Kaca



GARUT – Minimnya perhatian pemerintah provinsi terhadap guru non PNS atau honorer, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi PAN, Ade Suryana, berharap kesejahteraan guru non PNS.

Menurutnya, ketimbamg membangun unit sekolah baru, anggaran yang tersedia lebih baik digunakan untuk menunjang kesejahteraan guru honorer yang saat ini jumlahnya cukup banyak, termasuk di Garut.

“Banyaknya masalah pendidikan di Jawa Barat, yang menjadi fokus perhatian Komisi V itu soal kesejahteraan honorer. Beberapa sekolah seperti di Garut Selatan, guru honorernya lebih banyak, tetapi forsi APBD untuk honorer tidak seperti yang diharapkan oleh para honorer sendiri,” katanya, dihubungi via telephone selularnya, Jumat (22/11/2019).

Saat ini lanjut pria asal Pameungpeuk Garut Selatan ini, uang honor yang diterima para honorer masih jauh dari kata layak.” Mereka pertahun hanya menerima Rp. 500 ribu. Makanya Komisi V tengah memperjuangkan honor untuk para tenaga honorer ini bisa naik 100 persen, sehingga pertahunnya jadi Rp. 1 juta,” ucapnya.

Masalah pendidikan lainnya di Jabar ini, jelang realisasi sekolah gratis untuk SMA/ SMK Negeri muncul permasalahan bagi sekolah-sekolah swasta yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.

“Kemarin Komisi V menerima audensi dari perwakilan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta, mereka khawatir dengan diberlakukannya sekolah gratis untuk  SMA/SMK Negeri, akan semakin menurunkan minat masyarakat untuk sekolah di swasta,” katanya.

Maka dari itu, Ade meminta Pemprov Jabar bisa memikirkan nasib sekolah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri.

“Kami dalam penyusunan APBD untuk pendididikan ini harus ada keberpihakan untuk sekolah swasta juga,” cetusnya.

Solusi lainnya, tambah Ade, pemerintah perlu membatasi jumlah sekolah, dengan tidak terus menerus membangun sekolah negeri, sementara sekolah swasta dibiarkan mati.” Saya kira pemerintah harus mengapresiasi para pemilik yayasan, atau pengelola swasta yang telah berkiprah memajukan pendidikan,” imbuhnya.

Begitupun dalam masalah PPDB, agar pemerintah dalam hal ini Disdik, betul-betul mengawasi pelaksanaan sistem zonasi jangan sampai merugikan juga untuk sekolah swasta.” Jangam sampai karena anak pejabat, lalu asal terima padahal jauh dari zonasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan wawancaranya, Ade mengapresiasi pengurus PGRI Kecamatan Banyuresmi yang akan memeriahkan Hari Guru dengan menggelar acara jalan sehat berhadiah sepeda motor, pada Sabtu besok (23/11).

“Selamat dan sukses untuk Ketua  PGRI Banyuresmi dan jajaran pengurusnya. Semoga PGRI jaya dan abadi, bapak dan ibu gurunya sehat dan selalu dalam lindungan Alloh SWT,”  pungkasnya. (erf)