4.154 Aset Tanah Milik Pemprov Jabar Masih Bermasalah

233
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kepala BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama (kanan) memperlihatkan dokumen kerja sama saat acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah Se-Jawa Barat Tahun 2019 Senin (29/4).

RadarPriangan.com, BANDUNG – Keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kondisinya banyak yang belum terdata. Bahkan ada beberapa aset bermasalah dengan hukum.

Kepala Kanwil ATR/BPN Jabar Yusuf Purnama mengatakan, berdasarkan informasi ada 4.154 aset tanah dan bangunan yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Namun, belum memiliki sertifikat.

Menurutnya, saat ini aset pemprov Jabar yang sudah disertifikasi baru mencapai 300 aset. Dan BPN Jabar menargetkan pengurusan sertifikasi aset-aset tersebut selesai pada 2022.

”Yang sudah sertifikat, sekitar 300 dari 4.454 itu. Seluruh aset yang tersebar di wilayah. Kita targetkan selesai 2022,” ujar Yusuf kepada wartawan di Gedung Sate, Senin (29/4).

Dia mengakui, untuk proses sertifikasi aset memakan waktu cukup lama. Sebab harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut. Misalnya, klasifikasi pertama yakni surat-surat kepemilikan aset lengkap dan bukan tanah sengketa.

Selain itu, Kedua dikuasai, digunakan langsung, tapi suratnya nggak lengkap. Nanti tinggal ditambahkan lagi surat kuasa. Yang paling parah, sudah nggak dikuasai, dikuasai orang lain, suratnya nggak ada.

Yusuf mengatakan, BPN pun akan membicarakan terkait hal tersebut bersama pihak-pihak lainnya. Baik itu dengan kepolisian atau dengan pihak kejaksaan.

”Di situ kan ada sengketa ya ada penguasaan orang lain yang masyarakat di situ turun temurun, kadang kadang pensiunan ada di situ juga,” kata dia.

Sementara Gubernur Jabar M Ridwan Kamil menegaskan pihaknya akan segera menertibkan administrasi aset-aset tersebut agar tidak disalahgunakan.

Dia mengakui, masalah aset ini sudah terjadi dari dulu. Meski tercatat dalam daftar tapi sertifikatnya tidak ada. Sehingga, harus diselamatkan dulu aset aset yang terdaftar di negara, jangan sampai diserobot pihak lain.

Pria yang akrab disapa Emil menuturkan, seluruh aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar.

”Utamanya tentu bidang-bidang tanah, itulah kenapa dengan BPN kita tandatan­gani agar kami dimaksimalkan pelayanan untuk pelayanan tanah atau bangunan untuk disertifikatkan,” kata Emil.

Untuk itu, sebagai langkah awal dalam menertibkan aset pihaknya besama 27 kepala daerah di Jabar menandatan­gani kerja sama program pe­nertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar.

Program kerja sama ini mer­upakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) RI. ’’Melalui program kerja sama ini, diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pe­merintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk me­ningkatkan Pendapatan Asli Daerah,’’ kata dia.

Emil meminta para kepala daerah bisa menghadirkan sebuah kebijakan yang bisa mendukung optimalisasi penda­patan dan penertiban barang di daerah masing-masing.

Sementara itu, salah satu Pimpinan KPK Basaria Pan­jaitan yang turut hadir menyaksikan penandatangan program kerja sama tersebut mengungkapkan, bahwa tu­juan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ini tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi, semua terekap langsung masuk ke bank daerah, seperti Bank Jabar (bjb) dalam hal ini,” tutur Basaria saat ditemui usai acara.

Basaria mencontohkan, ba­hwa pihaknya kini tengah mendorong daerah agar me­miliki sistem online dimana setiap kepala daerah bisa mengontrol setiap pendapatan daerah yang masuk. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi kehilangan pemasukan.

Salah satu cara yang dilakukan terhadap pemasukan daerah melalui pajak dari hotel, restoran, dan parkir. Ada sebuah sistem online yang sudah diterapkan di Kota Makassar, di mana para kepala daerah melalui sistem ini bisa mengawasi langsung penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan parkir yang masuk menjadi pendapatan daerahnya. (yan)