12 Petugas KPPS di Jabar Meninggal

323
MELELAHKAN: Hampir semua KPPS di Indonesia harus merampungkan penghitungan suara hingga dini hari, bahkan ada yang selesai pada keesokan harinya.

Tugas Berat Negara, Honor tak Sebanding

RadarPriangan.com, BANDUNG – Diduga karena kelelahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat melaporkan, selama jalannya pemilu ada 10 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia.

Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok mengatakan, para petugas KPPS kebanyakan meninggal karena kelelahan. Mereka telah menyiapkan sarana prasarana, pemungutan, sampai penghitungan suara.

“Jadi informasi ini diketahui setelah KPU Jabar menerima laporan petugas KPPS dari lima kota kabupaten,” kata Rifqi kepada wartawan, Jumat (19/4).

Dia menyebutkan, kesepuluh petugas TPS yang meninggal dunia tersebut tersebar di lima kabupaten/kota, yakni Garut, Purwakarta, Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Untuk itu, pihaknya berencana akan mengupayakan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebab, para petugas tersebut tidak terproteksi asuransi.

Rifqi mengemukakan, 10 petugas TPS itu meninggal sebagian besar akibat serangan jantung karena faktor kelelahan. Ada juga yang meninggal setelah menerima laporan kekurangan surat suara, mungkin stres.

Untuk itu, sebagai Ketua KPU Jabar, dia mengucapkan turut berbela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga Almarhum.

“Semoga almarhum mendapatkan balasan setimpal. Mudah-mudahan khusnul khotimah. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan ketawakalan atas musibah ini,” ujarnya.

Dia berjanji, ke depan musibah ini akan menjadi bahan evaluasi agar tidak memakan waktu cukup lama. Tanpa jeda harus mengurus dokumen yang cukup banyak.

“Kami memgharapkan petugas KPPS di TPS yang akan melanjutkan penghitungan dan menggelar pemungutan suara susulan tetap menjaga profesionalitas dan kesehatan semoga berjalan baik dan lancar,” kata Rifqi.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Jabar Ekspres sebelumnya, Ketua KPPS 81 Kranji-Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Salahudin, 43, tewas tertabrak truk.

Salahudin diduga kelelahan setelah semalaman merekap perhitungan suara di TPS. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pekayon, Pekayon, Kota Bekasi, Kamis (18/4) pukul 06.45 WIB, ketika Salahudin hendak mengantar anaknya ke pesantren.

Selain Salahudin, Fransiskus Asis Ismantara, 53, Ketua KPPS TPS 31, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi juga meninggal dunia.

Ismantara meninggal diduga karena kelelahan usai melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu (17/4).

Dari kejadian tersebut, jumlah petugas KPPS di Jabar yang meninggal dunia berjumlah 12 orang.
Itupun, belum termasuk anggota Bambimkabtibmas dari Polsek Cileunyi bernama Aiptu M. Saefudin yang meninggal diduga kelelahan membantu pendistribusian kotak suara.

Terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra, menyampaikan prihatin atas wafatnya petugas KPPS ada yang meninggal dan sakit saat menjalankan tugas.

KPU memastikan akan memberikan santunan kepada mereka. Ilham juga menyebut petugas KPPS yang gugur saat menjalankan tugas bisa disebut sebagai pahlawan.

“Menurut kami, mereka (petugas KPPS) pahlawan demokrasi yang kemudian nanti akan berikan penghargaan kepada mereka semua. Ya, bisa nanti orang sakit kita beri santunan, orang meninggal juga kita santuni,” katanya.

Menaggapi hal ini salah satu petugas KPPS di Kota Bandung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penyelenggaraan pemilu kali ini sangat berat. Sebab, dalam penghitungan suara memakan waktu lama.

Selain itu, jumlah honor yang diberikan tidak sebanding dengan beban dan resiku petugas KPPS. Sebab, selama menjalankan tugas tidak sedikit petugas KPPS mendapat intimidasi oknum caleg atau saksi jika ada kesalahan.

Dia menyebutkan, untuk jumlah honor yang diberikan kepada petugas KPPS hanya Rp 500 ribu. Sedangkan untuk Ketua sebesar Rp 550 ribu. Jumlah ini masih harus dipotong pajak senilai 3 persen, sehingga besaran honor yang diterima KPPS lebih kecil lagi.

“Setelah dipotong pajak, bagi ketua KPPS hanya akan menerima sebanyak Rp515 ribu dan anggotanya sebesar Rp470 ribu,” cetus dia.

Dia menilai, angka tersebut sangat kecil bila denganb beban kerja selama 24 jam dan resiko tekanan yang menimbulkan beban psikologis.

“Kemarin saja baru beres jam 5 subuh, itupun masih ada beberapa yang tertunda, nah kalau sudah begini kan sangat riskan,kata dia.

Senanda dengannya, Abdul Latif yang juga bertugas sebagai KPPS mengaku tidak ada perbedaan jumlah honor tahun ini dengan lima tahun lalu. Hal ini dianggap tidak ada evaluasi maupun perbaikan oleh pemerintah terhadap kerja-kerja KPPS yang punya tanggung jawab besar.

“Saya sudah dua kali jadi ketua KPPS, begitu terus honornya, tidak ada perubahan. Padahal tugasnya sangat berat, selain merekap laporan kita juga harus berhadapan dengan masyarakat, apalagi untuk DPRD kabupaten,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang honor yang disiapkan bagi KPPS terutama adanya jaminan kemanan dan asuransi. Hal ini dinilai wajar. Sebab, petugas KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilihan wakil rakyat.

Sebagai Informasi, dikutip dari situs Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menyebut anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun. Pendanaan sejak masa persiapan pada 2017, dan di luar anggaran pendukung dan pengawasan.

Askolani mengatakan, alokasi anggaran pemilu diberikan secara tiga tahap. Untuk persiapan pada 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, Rp15,79 triliun.

Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun,” jelasnya.

Menurutnya, total anggara tersebut dialokasikan untuk pengawasan Rp4,85 triliun, dan alokasi anggaran keamanan Rp3,29 triliun.

Sementara, pada Pemilu 2014 dana penyelenggaraan pemilu di KPU mencapai Rp 16,7 triliun. Sementara, jumlah total anggaran pemilu 2014 mencapai Rp24,1 triliun. (yan)