Zonasi Kusut, Kemendikbud Tunggu Perpres

84
Para oang tua saat mendaftarkan anaknya di SMA. (Dok. RadarPriangan.com)

RadarPriangan.com, JAKARTA– Rumitnya pengaturan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerah. Mereka mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan bisa diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Staf ahli Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengatakan, perpres tersebut didorong agar terjadi sinergi antara keinginan pusat dan daerah bisa sejalan.

“Untuk rotasi guru harus berdasarkan zona. Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Nah, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara detil,” ujar Chatarina di Jakarta, Rabu (3/7)

Menurutnya, lewat perpres sistem zonasi akan menjadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya.

“Yang diatur dalam perpres nanti lebih kepada sinkronisasi, kolaborasi, sinergi antar kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah,” tambahnya.

Chatarina mengungkapkan saat ini Kemendikbud telah melakukan pembahasan intens dengan beberapa kementerian terkait.

“Dengan Perpres ini akan dapat membantu pemerintah daerah untuk menerapkan zonasi.Kita harapkan tahun ini Perpres selesai. Saat ini kita matangkan. Kita sudah bahas dengan Kemenkumham, Bappenas, Kemenag,” kata Chatarina.

Landasan sosiologis yang mendasari penerapan kebijakan zonasi diantaranya adalah adanya fakta ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Kemudian belum meratanya kualitas dan kuantitas sekolah, khususnya dalam sarana prasarana dan guru. Dan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada semua warga negara.

“Sekolah negeri yang relatif murah lebih banyak dinikmati oleh anak dari keluarga mampu. Sementara banyak anak dari keluarga tidak mampu terancam putus sekolah. Angka putus sekolah kita masih cukup tinggi, ini tidak boleh dibiarkan terus menerus,” jelasnya.

Lebih jauh, Chatarina mengatakan cukup banyak pemerintah daerah yang melakukan penyimpangan terhadap penerapan aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai PPDB. “Hal ini menyebabkan kebingungan masyarakat mengenai aturan PPDB. Kok tidak sama antara yang disosialisasikan dengan yang ditemui di lapangan,” ujarnya.

“Zonasi yang diterapkan Pemda juga tidak memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya,” imbuhnya.

Kemendikbud bersama Kemendagri akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB di bulan Juli ke daerah yang telah selesai. “Untuk melihat dan memetakan. Jadi kami ingin melihat kenapa ada penyimpangan? Apa kendalanya? Khususnya di daerah yang mencuat permasalahannya,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa DPR mendukung kebijakan zonasi agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
“Prinsipnya setuju, zonasi menghilangkan sekolah favorit. Karena setiap warga negara Indonesia itu wajib menerima pendidikan sebagai layanan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya, tapi dengan kualitas yang juga harus relatif sama,” jelasnya.

Meski demikian, ia menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah. Menurut catatan Komisi X DPR RI, baru 18 provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dalam poris APBD-nya.

Selama ini, anggaran pendidikan yang berasal dari pusat digunakan untuk memperbaiki tiga masalah utama, di antaranya sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, dan ketersediaan dan peningkatan mutu guru.

“Tapi perlu diketahui masyarakat bahwa sebagian besar anggaran tersebut ditransfer ke daerah. Sementara Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran pendidikan sekitar 7 persen dari total 20 persen. Dan kecenderungannya semakin berkurang,” tandasnya. (rls/fin/tgr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here