Update Data Kemiskinan Melalui SIKS-NG Tidak Maksimal, Empat Kecamatan Desanya Kurang Mendukung

153
Dok Radar Garut (Warga Miskin di Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang)

GARUT – Ada empat kecamatan di Kabupaten Garut yang pemerintah desanya belum maksimal melakukan validasi data kemiskinan melalui sistem aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Bahkan ada beberapa desa yang update datanya nol atau belum sama sekali melaksanakan update data SIKS-NG.

Ketua Forum Koordinasi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kabupaten Garut, H. Dedeng Hamam menjelaskan, dampak dari belum ter-update nya data kemiskinan tersebut berefek luas. Karena data kemiskinan ini yang dijadikan acuan Pemerintah untuk menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial seperti BPNT, JKN-KIS atau BPJS Kesehatan, dan program bantuan lainnya dari Pemerintah.

Padahal kata H Dedeng, banyak persoalan data kemiskinan yang harus di-update. “Ada yang sudah tidak sesuai, ada yang sudah pindah alamat, ada yang sudah meninggal dunia, ini belum ter-update semua,” ujarnya, Sabtu (30/11/2019).

Di antara Kecamatan yang belum sempurna melakukan update data SIKS-NG itu antara lain Kecamatan Cikajang, Bayongbong, Singajaya. “Satu lagi lupa, pokoknya ada empat Kecamatan yang tidak maksimal,” imbuhnya.

Bahkan kata H Dedeng di Kecamatan Cikajang, untuk Desa Padasuka sama sekali belum melakukan update data atau nol.

“Hampir semua desa belum sempurna, termasuk Desa Padasuka yang nol. Kalau di desa yang lain ( di Cikajang) ada yang sudah masuk,” jelasnya.

Sebelumnya lanjut H. Dedeng, untuk di Cikajang, pihaknya sudah bekerjasama dengan kader PKK dalam melakukan update data SIKS-NG. Dalam hal ini kader PKK bertugas sebagai pendamping pelaksana validasi data, dan TKSK posisinya sebagai koordinator validasi yang kemudian mengkoordinasikan ke Dinas Sosial.

Ada 4 orang kader PKK yang diajak kerjasama dalam validasi data kemiskinan waktu itu. Namun karena keterbatasan SDM dengan 4 orang harus melayani 12 desa, maka validasi tidak berjalan maksimal. Ditambah lagi dengan daya dukung dari Pemerintah Desa yang tidak maksimal.

” Sehubungan 4 kader harus mendampingin 12 desa, maka ini tidak terlaksana dengan baik di lapangan. Termasuk daya dukung dari desanya kurang maksimal, termasuk Padasuka. Hampir semua validasi tidak selesai,” katanya.

Secara aturan Pemerintah, lanjut H Dedeng, musdes yang difasilitasi Desa ini hukumnya wajib. Sebab data kemiskinan dari musdes inilah yang legalitasnya diakui untuk kemudian di-update ke sistem SIKS-NG.

Selain hasil datanya yang di-upload ke sistem SIKS-NG, data fisik dari hasil musdes pun harus dikirim ke Dinsos oleh TKSK untuk kemudian dikiirm ke Pemerintah Pusat.

Jadi dalam hal ini Pemerintah Desa bertugas sebagai fasilitator untuk melaksanakan musdes (musyawarah desa). Kemudian kader PKK sebagai pendamping pelaksana validasi dan TKSK sebagai koordinator validasi oleh PKK.

Namun tampaknya daya dukung dari Desa untuk melakukan musdes validasi data kemiskinan ini yang tidak maksimal.

Lebih lanjut H Dedeng menjelaskan, dalam satu tahun Pemerintah memberikan kesempatan dua kali untuk melakukan validasi data kemiskinan. Yaitu pada bulan Juli dan September.

Untuk tahun 2020 nanti pun validasi akan kembali dilakukan. Dia berharap Pemerintah Desa dapat memfasilitasi agar musdes tentang validasi data kemiskinan ini berjalan baik. (fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here