Ungkap Kematian Petugas Pemilu, Dewan HAM PBB Harus Turun Tangan

179
KPU menyerahkan santunan senilai Rp36 juta kepada keluarga petugas KPPS yang wafat saat menyelenggarakan Pemilu 2019, 3 Mei lalu. (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Banyaknya korban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya yakni, sejumlah dokter yang tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (KKPB) yang menilai hal ini sebagai bencana kesehatan nasional.

“Kami menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera merah putih setengah tiang sampai 22 Mei 2019,” kata Koordinator KKPS, Bakta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/5).

Lanjut Bakta menuturkan, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen yang bertugas untuk mengidentifikasi penyebab kematian ratusan anggota KPPS, panitia pengawas pemilu, dan anggota kepolisian.

“Kami juga meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat autopsi kepada seluruh korban. Hal itu dianggap perlu dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian dan sebagai bahan evaluasi dalam proses pemilu mendatang,” pungkasnya.

Dirinya berharap, peristiwa serupa tidak terjadi kembali dan pemerintah dapat menyusun proses pesta demokrasi yang lebih optimal tanpa korban jiwa hingga ratusan orang seperti saat ini.

“Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa meminta meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) turun tangan karena diduga ada pelanggaran HAM yang dialami para korban.Kami juga akan membawa kasus tersebut ke forum internasional, Mahkamah Internasional, dan Dewan HAM PBB,” tandas Bakta.

Terpisah, menanggapi hal itu, legislator DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa mengaku prihatin atas gugurnya sejumlah petugas KPPS dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Ledia mengaku pihaknya telah mengajukan usul Hak Angket dan Pembentukan Pansus sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah kekurangan dalam proses pesta demokrasi tersebut.

“Terkait hal ini maka Fraksi PKS memandang perlu dilakukan Hak Angket yang dilanjutkan dengan pembentukan Pansus Penyelenggara Pemilu 2019, agar kami semua bisa bersama melakukan evaluasi secara penuh penyelenggaraan Pemilu 2019, menyelidiki pula masalah jatuhnya korban petugas KPPS meninggal dunia ” kata Ledia Hanifah melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (9/5).

Ledia pun berharap, semua legislator di DPR dapat membuka mata karena banyaknya putra putri bangsa yang gugur dalam bertugas menjalakan tugas konstitusionalnya tersebut bukanlah permasalahan ringan.

“Ini soal nyawa dan proses demokrasi kita, hal ini harus dibahas dan ditemukan solusinya,” tandas Ledia. (frs/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here