Ujian Nasional Telah Berakhir, 2020 Terakhir Dilaksanakan

34
fin

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, bahwa tahun 2020 adalah tahun terakhir diselenggarakannya sistem penilaian pendidikan menggunakan ujian nasional (UN).

“Untuk 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu juga akan menjadi tahun terakhir penyelenggaraan UN. Keputusan itu sudah kami diskusi bersama dengan unsur orang tua, siswa, guru, praktisi pendidikan, dan kepala sekolah,” kata Nadiem, Rabu (11/12/2019), seperi dikutif dari Fajar Indonesia Network (FIN/Grup Radar Garut).

Menurut Nadiem, format UN yang berjalan selama ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa isu utama masalah dengan UN antara lain adalah materinya yang terlalu padat, sehingga cenderung mengajarkan materi dan menghafal materi, melainkan bukan kompetensi.

“Mestinya sistem penilaian pendidikan menilai kompetensi dasar pelajar. Oleh sebab itu, ke depan sistem penilaian pendidikan diganti menggunakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,” ujarnya.

Selain itu, UN menjadi sesuatu yang menekan anak, sekolah, dan juga orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa. Padahal, tujuan UN adalah untuk menilai sekolah dan sistem pendidikan secara nasional.

“UN juga hanya menilai satu aspek, bahkan tidak semua aspek kognitif dites, lebih banyak ke penguasaan materinya. Belum menyentuh karakter siswa secara holistik,” ujarnya.

“Selepas pelaksanaan UN 2020, penyelenggaraan sistem penilaian seperti itu tidak akan diselenggarakan kembali. Mulai 2021, pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter,” sambungnya.

Nadiem menjelaskan, bahwa pelaksanaan penilaian yang diselenggarakan melalui Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter berbeda dengan UN. Apabila UN diselenggarakan pada akhir jenjang sekolah, maka Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan pada pertengahan jenjang sekolah.

“Kompetensi yang diukur juga benar-benar minimum, yakni literasi dan numerasi. Literasi bukan mengukur kemampuan membaca tapi menganalisa suatu bacaan. Sedangkan numerasi yakni kemampuan menganalisa dan menggunakan angka. Jadi yang diukur bukan penguasaan konten, tapi kemampuan kompetensi dasar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Nadiem, dalam penilaian tersebut juga dilakukan survei karakter. Hal itu bertujuan untuk mengetahui ekosistem sekolah. Pasalnya, selama ini yang dimiliki hanya data kognitif tanpa mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila diterapkan.

“Penilaian ini dilakukan ditengah jenjang, dengan harapan memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan perbaikan. Ini sifatnya formatif berguna bagi sekolah dan juga siswa,” terangnya.

“Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum dimana kita bisa memetakan daerah berdasarkan kompetensi minimum,” imbuhnya.

Naiem menambahkan, bahwa dalam menyelenggarakan sistem penilaian Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini sepenuhnya akan berbasis komputer.

“Secara teknis ini detailnya kami sedang pengembangan asesmen. Tapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer. Itu sudah pasti,” tegasnya.

Nadiem menyebut, formatnya sama seperti asesmen yang dilakukan oleh Programme for International Student Assessment (PISA), pilihan ganda dan dipastikan tidak ada soal yang berupa hafalan.

“Nantinya, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan dilakukan secara bersamaan. Kalau computer based format yang paling baik memang pilihan ganda, tapi bersifat HOTS (Higher Order Thinking Skills),” katanya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno menambahkan, ke depannya pemerintah ingin membuat sistem penilaian pendidikan yang mengedepankan penalaran. Menurutnya, selama ini penilaian pendidikan yang dilakukan melalui UN lebih banyak kepada penguasaan konten.

“Kalau UN sekarang barangkali dominan ke arah penguasaan konten. Misalnya kalau sejarah itu ingat tahun, nama pahlawan. Diganti dengan asesmen yang mengedepankan penalaran,” kata Totok.

Menurut Totok, kompetensi yang dibutuhkan masa depan adalah penalaran yang tinggi atau kemampuan untuk berpikir. Oleh sebab itu, kini soal mulai dibuat dengan model higher order thinking skills (HOTS).

“Kedepannya Kemendikbud akan mengedepankan thinking skills,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengaku, tak mempersoalkan sistem asesmen kompetensi minimum dan survei sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Terpenting, sistem asesmen kompetensi minimum dan survei karakter bisa menjadi alat ukur dan standar pendidikan nasional.

“Kalau UN kan keliatan, oh di Jakarta gini, Papua gini. Itu keliatan kemampuannya. Kalau UN tidak ada nggak masalah, tapi gantinya harus ada,” katanya.

Menurut Kiai Ma’ruf, masih diperlukannya pengujian sistem untuk mengetahui apakah bisa menjadi alat ukur sistem pendidikan nasional. Sebab, alat ukur penting untuk meningkatkan standar-standar pendidikan di daerah yang belum merata.

“Nanti kan akan diuji, apakah memang memiliki atau bisa jadi alat ukur dan untuk (standar) tingkat pendidikan dari masing masing daerah. (alat ukur) penting, sebab bagaimana kita nanti meningkatkan dari standar-standar yang ada itu,” tuturnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai, bahwa penghapusan sistem ujian nasional oleh Mendikbud merupakan bentuk dari evaluasi dan modifikasi dari sistem penilaian pendidikan.

“Yang disampaikan ke saya bukan dihapus, dimodifikasi. Dan memang harus dievaluasi kan,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, evaluasi terhadap sistem ujian nasional perlu dilakukan sesuai dengan berbagai perubahan yang terjadi. Sebab, kata dia, sistem ujian nasional yang selama ini diterapkan merupakan sistem penilaian pendidikan yang cukup lama.

“Soal namanya, kemudian bentuknya seperti apa, itu nggak ada masalah. Yang penting harus ada evaluasi itu. Dan nanti akan dimodifikasi, diperbaharui, sesuai dengan perubahan, karena sudah cukup lama ujian nasional,” katanya.

Adapun Wakil Ketua Komisi X Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mendukung rencana Mendikbud, Nadiem Makarim untuk menidakan Ujian Nasional (UN) mulai 2021. Menurutnya, UN yang selama ini dilaksanakan hanya fokus pada hafalan materi yang dilakukan oleh siswa sekolah.

“Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skil, seperti kemampuan literasi dan numerasi,” ujarnya.

Hetifa menilai, dengan sistem UN yang selama ini diterapkan, hal tersebut tak mengembangkan kemampuan lain dari para siswa. “Sehingga bukan hal yang aneh jika nilai Programme for International Student Assement (PISA) Indonesia berada di peringkat bawah. Karena fokus dan penekanannya salah. Tolak ukur lain seperti sikap juga tidak masuk ke dalam asesmen,” pungkasnya.(der/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here