Tok! MK Beri Kelonggaran KPU

179

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi keputusan yang diambil Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan kendala syarat aturan memilih bagi pemilih yang harus memiliki KTP Elektronik (KTP-El) dan keloggaran waktu bagi pemilih yang ingin pindah wilayah pemilihan.

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, sebelum diputuskan MK, pihaknya memperbolehkan warga yang belum mendapat KTP-el dengan membawa surat keterangan (suket) sebagai syarat resmi bagi pemilih yang belum tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga dengan adanya putusan tersebut tentunya semakin memperkuat ketentuan yang ada.

Nah tadi diputuskan boleh dengan suket sepanjang suket dikeluarkan oleh dukcapil bukan oleh yg lain. Dia adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa seseorang sudah direkam secara elektronik. jadi walaupun bentuknya suket, ketunggalan datanya tetap bisa dijamin, kata Arief.

Selain diizinkan Suket dalam pemilu nanti, ada juga perubahan terkait penghitungan suara pada hari yg sama yakni berakhir Pk 00.00. Setelah ada hasil dari MK, Arief menjelaskan telah diberikan perpanjangan 12 jam setelah hari berakhir. “Masa gara-gara penghitungan gak selesai, pemilu gak jadi? Sekarang sudah diputuskan ditambah 12 jam setelah hari berakhir. ini menegaskan bahwa tidak ada problem,” terangnya, Kamis (28/3).

Terkait dengan DPTb, lanjut Arief memaparkan bahwa utusan MK sudah memberi ruang jika KPU dapat memproduksi logistik untuk DPTb. Selain itu, KPU tetap diberi ruang jika jumlah DPTb melebihi batas maksimal TPS.

Kalau kita tetapkan 300 misalnya, ya boleh sampe ada berkumpul 300. Termasuk DPTb di tempat tertentu yang tidak bisa didistribusikan. bisa dibikin TPS tambahan, terangnya.

MK juga mengabulkan, jika syarat pemilih pindah TPS diperpanjang hingga H-7. KPU juga membuka pendaftaran pindah memilih. Arief mengatakan, untuk pemilih yang mau pindah memilih, tapi pindah memilihnya itu sesuai dengan kondisi tertentu tadi. Kondisi tertentu tersebut seperti, pemilih sakit, pemilih yang berada di lapas, dan pindah karena tugas.

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengharapkan KPU bisa segera melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah aturan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Perludem berharap tindak lanjut dari KPU tidak akan menghambat teknis pelaksanaan pemilu di lapangan.

Titi mengatakan Perludem mengapresiasi MK yang sudah mau menyidangkan secara cepat permohonan ini. Selain itu, MK juga mengabulkan sebagian besar permohonan tersebut.

Dia melanjutkan, dari lima norma yang mereka ajukan untuk diuji materi, ada tiga norma yang dikabulkan oleh MK. Dua norma kemudian tidak bisa dikabulkan oleh MK.

“Ada sebagian lainnya dari apa yang kami mohonkan itu belum mendapatkan penyelesaian yang sepadan sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ujar Titi, Kamis (28/3).

Norma pertama yang dikabulkan, yakni penggunaan identitas selain KTP-el bagi pemilih yang tidak masuk di DPT untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, MK memperbolehkan pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan belum memiliki KTP-el bisa memilih menggunakan surat keterangan (suket) keterangan merekam data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil.

Titi menegaskan, tindak lanjut dari ketentuan ini sangat berat. “Tanggung jawabnya besar dan menjadi kewajiban yang besar bagi Dukcapil untuk memastikan bahwa 4,2 juta pemilih yang belum melakukan rekam data KTP-el bisa mendapatkan suket sebagai WNI yang akan menggunakan hak pilihnya,” ujar Titi.

Kedua, MK memutuskan memperbolehkan masyarakat untuk pindah memilih. Menurut Titi, meski MK mengabulkan sebagian, tetapi hal tersebut sudah merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat.

Sebab, Perludem memohon pindah memilih untuk kondisi khusus, yakni bencana alam, sakit, tahanan, atau menjalankan tugas pada hari H pemungutan suara (pilot, wartawan) tetap bisa diurus hingga H-3 pemungutan suara pemilu.

“Oleh mahkamah, itu dikabulkan (mengurus pindah memilih) sampai H-7 untuk kondisi khusus di atas. Jadi, ini ada kabar yang cukup melegakan bagi teman-teman yang bertugas pada hari H (pemungutan suara) untuk kepentingan orang banyak, misalnya pilot, wartawan, dan sebagainya,” kata Titi.

Ketiga, MK juga mengabulkan soal penghitungan suara pada hari H pemungutan suara diperpanjang hingga 12 jam berikutnya tanpa jeda. Ia menegaskan ini juga yang memerlukan tindak lanjut dari KPU bagaimana mengatur teknis sehingga dipahami oleh penyelenggara di bawah.

“Agar seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu bisa memahami putusan ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa direspons secara baik oleh KPU dan tidak menjadi hambatan untuk selanjutnya,” tandasnya. (khf/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here