Tiga Wilayah Jadi Kandidat Pemindahan Ibu Kota

131
Joko Widodo

RadarPriangan.com, TANGERANG – Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa kembali bergaung. Tiga lokasi sedang dikaji kelayakannya. Yakni, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Namun, hingga kemarin belum ada lokasi detail di tiga pulau itu yang dianggap cocok sebagai lokasi ibu kota. Presiden Joko Widodo hanya memberi isyarat jika Kalimantan lebih cocok dari segi geografis.

“Bisa di Sumatera, tapi yang timur jauh. Di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang (dekat). Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada 3 kandidat,” ujarnya di PT KMK Global Sport I, Tangerang, kemarin (30/4).

Jokowi menambahkan, berbagai opsi lokasi itu masih terus dikaji. Khususnya untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satunya terkait daya dukung lingkungan.

“Kalkulasinya harus dirampungkan, lalu disampaikan ke saya dan baru saya putuskan,” imbuhnya.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Senin lalu (29/4), Jokowi mengatakan bahwa pemindahakan ibu kota ke luar Jawa perlu dilakukan secepatnya. Alasannya, kondisi Jakarta sudah terlalu padat dan tidak ideal untuk masa depan ibu kota.

Jokowi juga menegaskan, keputusan itu bukan untuk kepentingan satu dua tahun ini. Melainkan jangka panjang. Karena itu, pemerintah akan melakukan konsultasi ke DPR, tokoh politik, dan tokoh masyarakat.

”Karena ini menyangkut visi ke depan kita dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus serius melakukan studi kelayakan ibu kota secara mendalam, terutama dari sisi infrastruktur. Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana. Sebab, anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kota yang akan dipilih nantinya adalah kota baru dan dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang.

Kriteria lain ibu kota baru itu, antara lain, tersedia lahan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang luas. Kemudian, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Selain itu, akses mobilitas dan logistik seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, harus terpenuhi. Layanan air minum, faktor keamanan, sanitasi, jaringan listrik dan komunikasi juga dipertimbangkan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan bergantung pada luas lahan yang diperlukan. Pemerintah mempunyai dua opsi. Pertama, memindah 195.550 ASN, sehingga total jumlah penduduk ibu kota baru akan menjadi 1,5 juta orang. Jumlah tersebut termasuk keluarga, perangkat pendukung, dan pelaku ekonomi. Untuk jumlah penduduk tersebut, pemerintah membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare (ha) dan dana Rp466 triliun.

Kedua, pemerintah dapat memindahkan 111.510 ASN saja. Jumlah ASN yang dipindahkan sedikit karena budaya digital dapat mengurangi kebutuhan ASN di ibu kota baru. Dengan berkurangnya jumlah ASN yang dipindahkan, kebutuhan lahan ibu kota baru hanya 30.000 ha. Sedangkan kebutuhan dana untuk pemindahan diprediksi Rp323 triliun.

Jangka waktu pemindahan ini dilakukan dalam dua opsi, yakni 5 tahun dan 10 tahun. Jika memungkinkan, proses pemindahannya akan dilakukan pada 2020 mendatang. Proses ini akan dipimpin oleh tim atau organisasi yang dibentuk khusus yang menangani proses pemindahan ibu kota.

Nantinya, menurut Bambang, ibu kota baru itu tidak akan seperti Jakarta yang diarahkan menjadi pusat bisnis. Sebab, ibu kota baru tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa.

“Yang pasti akan ada status daerah khusus, seperti yang dinikmati DKI (Jakarta) sekarang,” ujar mantan menteri keuangan itu. (rls/oni/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here