Tidak Netral, Bawaslu Tutup Situs Jurdil.org

214

RadarPriangan.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi mencabut akreditasi PT Prawedanet Aliansi Teknologi, atau yang lebih dikenal dengan situs www.jurdil2019.org. Situs tersebut terindikasi bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu dalam kedudukannya sebagai pemantau Pemilu.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat menjelaskan, pada dasarnya semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud ekspresi hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

Namun undang-undang Pemilu memberikan pembatasan terhadap partisipasi masyarakat tersebut demi menjamin tertib hukum proses pemilu, agar tercipta kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah semua pihak yang akan ikut terlibat dalam pengawasan dan pemantauan pemilu harus terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari Bawaslu.

PT Prawedanet aliansi teknologi merupakan lembaga yang tercatat dan terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu di Bawaslu, sehingga berhak untuk melakukan pemantauan, termasuk memantau terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Akan tetapi pada faktanya, PT Prawedanet aliansi teknologi telah melakukan quickcount dan mempublikasikan hasil quickcount tersebut melalui bravos radio dan situs www.jurdil2019.org.

“Dalam aplikasi maupun video tutorial aplikasi Jurdil 2019 memuat gambar atau simbol pendukung relawan atau hashtag salah satu pasangan calon. Dari fakta tersebut Bawaslu menilai, PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi nomor 063 Bawaslu 4 2013 yang dikeluarkan Bawaslu,” papar Fritz, di Jakarta, Selasa (23/4).

Sertifikat tersebut, dijelaskan Fritz hanya dapat digunakan untuk tujuan pemantauan Pemilu. Sedangkan melakukan dan mempublikasikan hasil quickcount merupakan kegiatan survei yang hanya boleh dilakukan oleh lembaga survei yang telah terdaftar di KPU.

“Terhadap fakta tersebut, kegiatan PT Prawedanet aliansi teknologi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang memenuhi larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf j dan K, Pasal 21 huruf a, c dan e, dan pasal 26 ayat 2 perbawaslu nomor 4 tahun 2018. Bawaslu berwenang untuk mencabut akreditasi sebagai pemantau pemilu dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup website Jurdil2019.org,” pungkasnya.

Di tempat sama, Dirjen Aptika Kominfo Semuel A Pangerapan menambahkan, setiap website yang diblokir oleh Kominfo dipastikan sudah pasti melanggar unsur tertentu.

Ia mengatakan, Kominfo tidak mungkin sembarang memblokir jika ada unsur melanggar.

Menurutnya, pemblokiran adalah bentuk sanksi administrasi. “Saya garis bawahi. Pemblokiran itu sanksi administrasi. Karena biasanya kalau ada yang dilanggar bisa juga sampai dikenakan sanksi hukum lainya,” terangnya.

Ia menambahkan, setiap pemilik website yang merasa dirugikan karena ingin mengajukan banding bisa mengajukan ke Kominfo.

“Nanti kami tunjukkan kesalahanya apa. Sekali lagi, saya garis bawahi pemblokiran adalah bentuk sanksi administrasi. Setiap kita memblokir kita punya bukti bukti yang juga memenuhi unsur pelanggaranya,” tegas Semuel.

Ia mengimbau, setiap website harus dalam koridor hukum. Jika menyajikan informasi, apalagi hasil realcount harus terverifikasi. Karena apa yang disajikan harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang membuat keresahan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, hal paling utama yang harus dilakukan lembaga pemantau pemilu adalah prinsip imparsialitas. Imparsialitas adalah salah satu esensi utama pemantau pemilu.

“Pada saat imparsialitas itu tidak lagi dipertahankan dan kalau kita melihat dari aplikasi yang ada kemudian bagaimana gambar dan simbol yang ada di dalam website-nya Jurdil2019 termasuk juga video tutorialnya, Imparsialitas nya tidak muncul. Malah parsial pada salah satu paslon,” tandasnya. (khf/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here