Ternyata Separo Parpol Tak Patuh

27
dok: jpg

KPU Beber Hasil Audit Dana Kampanye

RadarPriangan.com, JAKARTA – KPU membeberkan sejumlah parpol yang tidak mematuhi laporan dana kampanye. Itu dilakukan setelah penyelenggara pemilu menerima laporan asurans (pemberian keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasar suatu kriteria) independen peserta Pemilu 2019 dari kantor akuntan publik (KAP). Hasilnya, 8 di antara 16 parpol yang tercatat dinyatakan tidak patuh.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, KPU mendasarkan kesimpulan patuh tidaknya parpol melaporkan dana kampanye berdasar kriteria yang diatur dalam perundang-undangan. Ada beberapa kriteria yang ditentukan perundangan-undangan. Misalnya, laporan harus sesuai dengan batas waktu.

Selain itu, sumber dana kampanye yang sah tidak berasal dari aktivitas yang dilarang. “Terakhir adalah besaran sumbangan dana kampanye, apakah nilainya sesuai dengan batas yang ditentukan,” kata Hasyim, kemarin (2/6).

Sebelumnya, Jumat (31/5), KPU menerima hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dari KAP. Sehari setelahnya, KPU langsung menindaklanjuti pemeriksaan hasil audit tersebut. Pada Sabtu (1/6), KPU sudah bisa memetakan parpol mana saja yang dianggap tidak patuh melaporkan LPPDK.

Menurut dia, ada berbagai alasan yang membuat delapan parpol dianggap tidak patuh. Yang paling sering ditemui adalah tentang periodisasi pembukuan laporan awal dana kampanye (LADK) mereka.

Sesuai yang diatur perundang-undangan, pembukuan seharusnya dilakukan tiga hari setelah penetapan parpol peserta pemilu atau pada 20 Februari 2018. Dengan demikian, pada 23 Februari, LADK seharusnya sudah bisa dibuat dan diserahkan ke KPU.

Namun, tahapan tersebut ternyata tidak dilaksanakan parpol. “KAP menemukan pembukuan LADK para parpol baru dilakukan pada 20 September lalu,” tutur Hasyim. Hal itu bertepatan dengan pembukuan rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Dengan demikian, lanjut dia, delapan parpol tersebut dianggap sudah terlambat tujuh bulan dalam menyusun pembukuan LADK. “KAP menyimpulkan bahwa laporan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan periodisasi,” tegas Hasyim.

Meski demikian, delapan parpol lainnya dinyatakan patuh karena taat melakukan laporan sesuai perundang-undangan.

Hasyim juga membeber ketidakpatuhan lainnya. Yakni, soal sumber dana kampanye yang digunakan parpol. Beberapa parpol mengandalkan sumber dana pribadi dari para caleg untuk membiayai kampanye. Sayang, masih ada beberapa parpol yang nakal dengan tidak memasukkan sumbangan pribadi tersebut ke RKDK.

“Padahal, kalau mengacu dalam peraturan KPU, semua sumbangan harus terlebih dahulu masuk ke RKDK,” tambah mantan anggota KPU Jawa Tengah itu.

Menurut dia, KPU menyiapkan sejumlah sanksi untuk parpol yang tidak patuh tersebut. Di antaranya, sanksi berupa pengembalian dana kampanye mereka ke kas negara jika ada dana kampanye yang tidak jelas asal muasalnya. Sanksi lain adalah caleg parpol tidak patuh tersebut terancam tidak dilantik.

Sanksi yang sama, lanjut dia, juga akan diberlakukan kepada paslon capres dan cawapres.

“Itu kalau mereka tidak patuh. (Tapi) kedua paslon ternyata sudah menyerahkan laporannya, bahkan sudah diaudit,” jelas Hasyim. (bin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here