Tambahan Kuota 10 Ribu Jamaah Haji Bakal Terealisasi Tahun Ini

207

RadarPriangan.com, JAKARTA – Kementerian Agama RI (Kemenag) memastikan tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10 ribu jamaah akan terealisasi tahun ini. Porsi jamaah akan dibagi rata secara proporsional.

“Tapi nanti kita kembali dengan keputusan DPR,” kata Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khorizi H Dasir di Jakarta, Minggu (21/4).

Dengan penambahan kuota haji ini, kata Khorizi, jumlah 10 ribu jamaah setara dengan 25 kelompok terbang atau kloter. “Satu kloter itu kan 400 orang. Jadi itu sekitar 25 kloter,” ujar Khorizi. (Lihat infografis)

Lanjut Khorizi, adanya tambahan jamaah haji sebanyak 10 ribu, maka jumlah jamaah haji akan menjadi total 231 jamaah (termasuk haji khusus) dari sebelumnya 221 ribu jamaah.

Untuk penanganan tambahan kuota ini, Kemenag dan DPR direncanakan akan membahasnya pada Selasa 23 April 2019 mendatang.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Eka Jusuf Singka mengatakan, dengan adanya penambahan kuota sebanyak 10 ribu otomatis akan ada penambahan petugas kesehatan dan pengadaan obat-obatan serta vaksin.

“Petugas harus ditambah 75 petugas kesehatan. Dan juga pengadaan paket obat dan vaksin yang disesuaikan 10 ribu jamaah dengan mekanisme dan aturan,” ujar Eka.

Penambahan petugas itu, terang Eka, akan ditempatkan di kloter maupun non kloter. Artinya dengan penambahan TKHI (tim kesehatan haji Indonesia) diharapkan penyelenggaraan ibadah haji akan semakin membaik.

“Insya Allah Kemenag akan memberikan kuota petugas sebagai konsekuensi dari penambahan jamaah,” ungkap Eka.

Sementara pengamat haji, Aminurrahman meminta Kemenag bisa mengelola tambahan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Kita harapkan kuota tambahan ini dikelola dengan baik dan transparan oleh Kemenag, khususnya,” ujar Amin kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Jebolan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta itu menjelaskan, yang dimaksud dengan transparansi adalah pembagian kuota bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga calon jamaah haji bisa puas atas layanan penyelenggaraan haji.

“Artinya masyarakat diberikan akses sebesar-sebesarnyanya untuk prmbagian kouta yang ada, dan makanisme juga bisa diawasi dan dikontrol aecara terbuka,” ucap Amin.

Selain itu, saran Amin, semua pihak harus dilibatkan seperti duta besar di Arab Saudi, hal itu demi penyelenggaraan haji tahun ini semakin membaik.

“Ini satu sisi hal yang baik, sekqligus tantangan yang harus dihadapi, tentu kita berharap koordinasi semua steakholder dari Kemenag, dirjen HajiŲŒ dan badan penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) harus betul-betul baik,” kata Amin.

Seperti diketahui, belum lama ini Presiden Joko Widodo menunaikan ibadah umrah dan melakukan pertemuan dengan Raja Salman. Hasilnya, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan untuk jamaah haji Indonesia sebanyak 10 ribu orang.

Kendati begitu, Jokowi masih meminta tambahan kuota haji kepada Raja Salman. Kuota yang diusulkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebanyak 250 ribu orang per tahun.
Atas permintaan tersebut, Jokowi mengatakan, Raja Salman merespon positif perimintaan tersebut namun belum mendapat kepastian penambahan secara langsung.(din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here