Tak Digaji 5 Bulan, Karyawan KONI Curhat ke Kemenpora

85
Karyawan KONI mendatangi kantor Kemenpora mempertanyakan gaji yang tak kunjung dibayar selama 5 bulan. (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Puluhan karyawan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyambangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang terletak di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

Diterima Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto di ruang rapat lantai 3 gedung Kemenpora, puluhan karyawan KONI tersebut mengadukan nasibnya yang sudah hampir lima bulan belum menerima gaji.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Tata Usaha KONI Pusat Hariyanto mengatakan, bahwa ada 104 karyawan Koni termasuk mantan juara dunia tinju IBF kelas Bantam Yunior Ellyas Pical yang juga terbelit permasalahan gaji ini.

“Per tangal 27 Mei nanti, kami tepat lma bulan tidak mendapat gaji di KONI. Total ada 104 karyawan termasik (mantan) petinju Elyas Pical. Penyebabnya, karena KONI tidak memiliki uang,” ungkap Haryanto pada kesempatan tersebut.

Haryanto mengatakan, ada sebagian dari karyawan terpaksa tidur di kantor KONI Pusat lantaran tersendat dalam membayar cicilan rumah, tunggakan utang, listrik, hingga biaya gugatan cerai.

“Bahkan ada beberapa karyawan KONI yang kondisi rumah tangganya di ujung tanduk karena tidak menerima gaji ini. Bahkan, ada juga yang sampai tidur di kantor KONI. Kedatangan kami ke sini agar kiranya pihak Kemenpora berkenan membantu menyelesaikan kesulitan ini,” sambung Haryanto.

Menanggapi hal ini, Gatot mengaku bahwa pihaknya prihatin dengan kesulitan yang dialami oleh KONI Pusat tersebut. Gatot juga menyankan hal ini bisa terjadi di KONI.

“Ya, pertemuan itu lebih banyak keluhan dan kami bisa memahami keluhan mereka. Pertemuan ini digelar sebagai bentuk respon kami terhadap keluhan sejumlah karyawan KONI yang selama lima bulan terakhir ini belum menerima gaji, tentunya kami sangat prihatin,” tutur Gatot.

“Meski tak janji, kita akan mencoba mencarikan solusi. Kita akan terlebih dahulu melaporkan kepada Pak Menpora (Imam Nahrawi) tentang alternatif-alternatif yang mungkin akan diambil, dengan catatan hanya untuk kebutuhan minimal atau yang pokok saja, seperti kebutuhan gaji, tunggakan listrik, dan lain sebagainya. Tapi semua tergantung Menpora,” terangnya menambahkan.

Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa sumber pendanaan KONI bukan hanya dari Kemenpora saja. Gatot mejelaskan, bahwa KONI perlu memahami bahwa Kemenpora tidak ingin berikan bantuan yang nantinya bisa bermasalah dengan hukum. Terlebih masih banyak kegiatan KONI yang belum tuntas laporan pertanggungjawabannya dan kini menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang sedang melakukan pemeriksaan di Kemenpora.

Dia menambahkan bahwa sesuai arahan Menpora pada Rapim seminggu sebelumnya, sesuai Perpres No. 95 Tahun 2017, maka kini tidak ada lagi penyaluran anggaran untuk KONI untuk kegiatan Wasping (Pengawasasn dan Pendampingan) sebagaimana pernah terjadi pada 2018. Pasalnya tidak ada satu pasal pun dalam Perpres yang mengamanatkan kewajiban tersebut.

Bahkan, sesuai dengan AD/ART KONI Pasal 38 tentang sumber keuangan organisasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, iuran anggota, sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

“Yang perlu diketahui oleh mereka, bahwa sesuai AD ART KONI, Kemenpora bukan satu-satunya sumber keuangan bagi KONI, maka seharusnya tidak boleh mengandalkan Kemenpora saja,” tegasnya.

Tunggakan gaji yang diterima karyawan KONI ini kemungkinan besar tak lepas dari penangkapan Sekjen KONI Pusat, Ending Fuad Hamidy oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dengan dana hibah dari pemerintah. Kasus tersebut juga melibatkan salah Deputi IV Kemenpora, Mulyana. (gie/fin/wsa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here