Tahapan Pemilu Perlu Diubah

104
Coblosan 17 April di salah satu TPS di Garut Kota. (Dok. RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Sejumlah akademisi dan pengamat politik menilai Pemilu 2019 tak semulus harapan. Banyaknya kendala mulai dari logistik yang perlu dibenahi sampai dengan petugas KPPS yang meninggal dunia perlu dievaluasi.

Pengamat Politik, Emrus Sihombing kepada Fajar Indonesia Network menjelaskan, evaluasi Pemilu 2019 harus dihadiri semua pemangku kepentingan. Bukan hanya penyelenggara pemilu, legislatif yang nantinya terpilih harus memberikan solusi terbaik agar penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu serentak seperti sekarang selain membutuhkan dana juga membutuhkan energy yang besar. Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dinilai Emrus perlu diantisipasi ke depannya.

“Pertama-tama tentu belasungkawa mendalam bagi mereka yang meninggal. Tapi tentu kita harus lihat, mereka yang meninggal karena kelelahan mungkin karena peyelenggaraan pemilu membutuhkan energy besar. Saya kira perlu ada perubahan. Salah satunya dengan membagi Pemilu menjadi dua kali,” terang Emrus di Jakarta, Sabtu (11/5).

Ia menerangkan, pandangan pengamat politik yang menyarankan pemilu dibedakan antara nasional dan daerah memang baik. Tetapi lebih baik jika dipisah berdasarkan tingkatan.

“Harus dipisahkan yakni ekskutif dan legislatif agar dapat berlangsung maksimal dan tidak terjadi kericuhan seperti saat ini,” tukasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini juga mengkritisi gelaran Pemilu Serentak 2019.

Titi menganggap, masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah kerangka hukum yang harus ditata sebaik-baiknya.

“Kerangka hukum ini menjadi acuan kelancaran pemilu, bukan menggunakan sistem-sistem di luar aturan,” kata Titi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Pemilu 2019 tidak dapat dikatakan pemilu serentak, tapi pemilu borongan. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan bersamaan kurang praktik dan pembahasan.

“Banyak yang harus dibicarakan dan didiskusikan terkait penyelenggaraan pemilu tahun ini. Komitmen yang besar saya rasa tidak ada,” tegas Titi.

Ia menambahkan, penyelenggaraan pemilu serentak masih mengacu pada model pemilu terpisah. Bukan membuat pemilu ini menjadi mudah bagi rakyat, tapi membingungkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, juga harus memperbaiki kekurangan dari pemilu kali ini. Tak terkecuali DPR, alih-alih mencela atau menyalahkan penyelenggara.

Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta. Ini dinilai jadi solusi pembenahan dan evaluasi pasca-penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

“Pencari fakta ini bisa dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang ada di Pemilu 2019. Jadi untuk menguatkan demokrasi, bukan untuk mencari siapa yang menang dan kalah,” kata Ray.

Ia melanjutkan, penyelenggaraan pemilu tahun ini berlangsung sangat tegang. “Tak hanya untuk paslon, namun juga untuk parpol, pendukungnya, serta warganet di dunia maya.Jika memang nanti akan ada tim pencari fakta, ya tim ini digunakan untuk demokrasi, bukan menarik keuntungan politik,” ungkap Ray.

Menurutnya, kondisi pascapilpres juga masih mengkhawatirkan, terutama dari pihak yang merasa kalah. Situasi tambah runyam ketika hoaks bertebaran di media sosial.Dikit-dikit pasal makar, dikit-dikit makar.

“Ya menurut saya, kalau menang ya pasti percaya diri. Memang tidak heran bahwa apa pun hasil pemilu pasti ada yang protes,” tuturnya.

Ia menambahkan, pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu serentak 2019 kali ini seharusnya mengesampingkan kepentingan pribadi dan kepentingan sesaat untuk kepentingan sesama dan untuk negara.(khf/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here