Sosialisasi PKH Diduga Disusupi Kampanye

224
Kalender bergambar Jokowi dalan pembagian PKH diindikasikan sebagai kampanye. (IQBAL GOJALI/RADAR GARUT)

RADARPRIANGAN.COM, GARUT – Dalam beberapa hari terakhir, di masa kampanye ini, Garut diramaikan dengan adanya petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang membagikan kalender bergambar Jokowi.
Berita ini dengan cepat menyebar melalui media sosial sehingga kemudian mendapat tanggapan dari banyak warganet, salah satunya Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand Hutahaean melalui akun twitternya menulis “Wahai @KemensosRI, benarkah seperti ini? Mohon klarifikasinya, saya dapat kiriman seperti ini..!!”

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kalender tersebut berasal dari Kementerian Sosial melalui PKH. Di Garut, salah satu daerah yang terdapat pembagian kalender tersebut yakni di Kampung Cukangkawung, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler.

Kalender dengan poto Jokowi itu dibagikan pendamping PKH ketika mensosialisasikan PKH ke masyarakat. Setelah melaksaakan sosialisasi, petugas pendamping PKH setempat langsung membagikan kalender bergambar Jokowi.

Kalender tersebut dibagikan atas dasar surat dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bernomor 353/LJS.JSK.TU/03/2019 yang berisi pendistribusian media cetak sosialisasi PKH.
Dalam poin ketujuh surat tersebut menyatakan, pendistribusian materi sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH paling lambat 25 Maret 2019.

Adanya pembagian kalender bergambar Jokowi oleh petugas pendamping PKH saat melakukan sosialisasi PKH di Kampung Cukangkawung, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler dibenarkan Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Tarogong Kaler, Ari Awaludin.
Bahkan menurutnya, hal itu bukan hanya terjadi di wilayah Kecamatan Tarogong kaler tapi juga di semua kecamatan di Garut.

Ari menyebut bahwa kalender bergambar Presiden Joko Widodo itu disebutnya murni sebagai alat sosialisasi PKH.

“Pembagian kalender yang merupakan media sosialisasi itu berdasarkan surat dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jika tak ada surat tersebut tak berani untuk menyebarkannya,” kata Ari, saat ditemui di Perum Tanjung Indah, Garut, Senin (25/3).

Awalnya Ari mengaku tidak mengetahui alat peraganya seperti apa, namun ketika diterima ia sempat curiga dan khawatir. Namun ia sendiri tidak bisa berbuat banyak karena harus melaksanakan intruksi dari Dirjen.

Ari menyebut bahwa dalam kalender tersebut terdapat foto Presiden Joko Widodo. Namun di kalender juga terdapat komponen kesehatan, kewajiban KPM, jadwal pencairan uang PKH, hingga kesejahteraan sosial.

“Itu yang kami sampaikan, tidak lebih. Apalagi sampai ada ajakan memilih salah satu calon, itu tidak ada,” katanya.

Saat melakukan sosialisasi menggunakan kalender tersebut, Ari mengaku tidak ada KPM yang protes. Ia sendiri mengaku kaget karena pembagian kalender tersebut ramai jadi perbincangan di media sosial.

Kalender itu sendiri, disebut Ari terakhir dibagikan pada 25 Maret 2019.

“Jadi kalau ada yang nyebut takut untuk didistribusikan kalendernya itu karena ini sudah intruksi. Takutnya itu karena kami bisa kena sanksi. Namanya bawahan diperintah atasan,” ucapnya.

Ari mengaku akan melaporkan kegiatannya membagikan kalender ke Panwaslu Tarogong Kaler sebagai langkah klarifikasi agar tidak simpang siur.

Komisioner Bawaslu Garut Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iim Imron mengaku bahwa pihaknya baru mendapat informasi terkait penyebaran kalender yang diduga ada unsur kampanye.
Dalam menyikapi hal tersebut sendiri, pihaknya menilai bahwa PKH merupakan salah satu instrumen negara.

“Namun harus dikaji apakah kalender ini murni merupakan program atau ada unsur kampanye. Kami berpatokan pada Undang-undang nomor 7 dan peraturan kompanye. Ada klausul bahwa tim maupun peserta kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye,” jelasnya.

Ia sendiri menjelaskan bahwa pembagian kalender menjadi pelanggatan apabila ada unsur ajakan memilih kembali, atau ada nomor urut pasangan salah satu calon.

“Serta apakah ada citra diri atau tidak. Jadi harus dipastikan dulu,” katanya.

Dalam kalender tersebut, terdapat sejumlah foto Jokowi saat menghadiri kegiatan PKH di beberapa daerah. Selain itu ada sejumlah tulisan yang berhubungan dengan PKH. Namun tak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti ajakan memilih atau sebutan nomor calon presiden. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here