Soal Larangan Gratifikasi Hari Raya, 38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

137
´╗┐Juru Bicara KPK Febri Diansyah

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sedikitnya 38 pemerintah daerah yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) penolakan gratifikasi Hari Raya Idul Fitri. SE tersebut berisi imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing pemerintahan daerah untuk menolak penerimaan gratifikasi terkait Idul Fitri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keseluruhan pemerintah daerah tersebut terdiri dari 12 Pemerintah Provinsi (Pemprov), 17 Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan sembilan Pemerintah Kota (Pemkot).

“KPK mengapresiasi itu sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen Hari Raya Lebaran,” kata Febri, Minggu (26/5).

KPK juga terus mengingatkan pejabat negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang termasuk kategori gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Tolak pada kesempatan pertama atau bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK,” tegas Febri.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

KPK mengimbau pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Selain itu, juga diimbau untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, serta melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai/Anggota DPRD di lingkungan kerja.

“Juga tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik,” imbau Febri.

Diketahui imbauan KPK tersebut juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan 2 Surat Edaran pada 16 Mei 2019, yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, serta kepada Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota. (riz/ful/fin)

——————

38 Pemerintah Daerah yang Mengeluarkan SE Penolakan Gratifikasi

Pemprov:

  1. Pemprov Sulawesi Tenggara
  2. Pemprov Bengkulu
  3. Pemprov Jawa Timur
  4. Pemprov Riau
  5. Pemprov Kalimantan Timur
  6. Pemprov Banten
  7. Pemprov Jawa Barat
  8. Pemprov Lampung
  9. Pemprov Sumatera Selatan
  10. Pemprov Sumatera Utara
  11. Pemprov Sumatera Barat
  12. Pemprov Jawa Tengah

Pemkab

  1. Pemkab Bandung Barat
  2. Pemkab Ciamis
  3. Pemkab Pesisir Barat
  4. Pemkab Muarojambi
  5. Pemkab Sidoarjo
  6. Pemkab Mura
  7. Pemkab Trenggalek
  8. Pemkab Kotawaringin Timur
  9. Pemkab Bogor
  10. Pemkab Rejang Lebong
  11. Pemkab Mukomuko
  12. Pemkab Tangerang
  13. Pemkab Blora
  14. Pemkab Bengkulu Tengah
  15. Pemkab Subang
  16. Pemkab Lampung Selatan
  17. Pemkab Kendal

Pemkot

  1. Pemkot Cilegon
  2. Pemkot Metro Lampung
  3. Pemkot Tasikmalaya
  4. Pemkot Malang
  5. Pemkot Palembang
  6. Pemkot Makassar
  7. Pemkot Balikpapan
  8. Pemkot Cimahi
  9. Pemkot Bandar Lampung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here