Soal Jabatan Ma’ruf Amin di BUMN, Tergantung Subjektivitas Hakim

85
Tim Hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto di sidang kedua Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6). (Fajar Indonesia Network)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Sejumlah dalil yang disebutkan Tim Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dinilai kurang substanstif. Tidak hanya kepada pokok hasil pemilu, tetapi melebar ke proses penyelenggaraan pesta lima tahunan. Dari sejumlah dalil, yang paling berpotensi diaminkan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah persoalan Cawapres Ma’ruf Amin yang masih menjabat di dua lembaga milik negara.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, ada potensi MK mendiskualifikasi Ma’ruf Amin. Hal ini beralasan, karena jika nantinya terbukti dan sesuai dengan fakta hukum, MK bisa menganulir Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih.

Tumpang tindihnya aturan juga diakui akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia tersebut. Tinggal hakim MK menilai dan menggunakan dasar hukum yang sesuai. Karena sesuai dengan keputusan MK, anak perusahaan BUMN masih menjadi bagian dari BUMN.

Ujang berpendapat, apabila mengacu kepada peraturan BUMN, seharusnya jika diakui sebagai BUMN, penyertaan modal harus dilakukan sepenuhnya oleh negara. Jika anak perusahaan, tidak lagi dilakukan penyertaan modal oleh negara.

“Nah ini yang paling ada peluang. Ada kemungkinan hal ini disetujui oleh MK. Karena adanya tumpang tindih aturan. Tidak menutup kemungkinan, putusan yang diambil ada subjektivitas hakim. Tapi saya yakin keputusan yang diambil adalah yang terbaik,” kata Ujang kepada FIN (Fajar Indonesia Network) di Jakarta, Selasa (18/6).

Terpisah, Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, ruang pengadilan adalah ruang dialektika. Kuasa hukum akan mengutarakan hal-hal yang bisa menjadi opini publik. Ia melanjutkan, dalam ruang pengadilan, yang paling penting adalah fakta empirik. “Jika TSM, tuduhan tersebut belum ada ukurannya di Undang-Undang. Kuasa hukum masih mendefinisaikan sendiri-sendiri. Pengacara KPU saya rasa sangat wajar jika menolak definisi dari pemohon,” ucap Emrus.

Menurutnya, definisi yang diajukan pemohon tidak bermasalah. Tetapi masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, jika sidang lebih baik harus disajikan fakta. Kalau misalnya memberikan analisis kualitatif, itu akan debatebel dan persepektif. “Fenomena hukum harus dibawa ke ranah pembuat Undang-Undang,” imbuhnya.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini mengatakan, definisi suatu lembaga sebagai BUMN harus merujuk kepada Undang-Undang. “Bukan sebagai terlapor atau pelapor. Sangat tergantung kepada definisi Undang-undang,” tukasnya.

Ia menganalogikan, jika BUMN membeli saham swasta, perusahaan tersebut tidak otomatis menjadi BUMN. Artinya permasalahan Ma’ruf Amin mencalonkan sebagai wapres seharusnya sudah memenuhi syarat. Ia juga menyatakan, seharusnya permasalahan tersebut dibahas sebelum pemilu berlangsung.

“PHPU adalah sidang yang membahas hasil, bukan proses. Hakim punya rujukan yang dijadikan pokok dan fungsinya. UU menugaskan perselisihan hasil pemilihan umum. Masalah proses sudah selesai, seharusnya di Bawaslu. Sama seperti soal Situng, sudah diberikan sanksi oleh Bawaslu,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mampu menjawab gugatan pihaknya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin.

Dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada Jumat lalu, BW menyebut Ma’ruf Amin belum mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN. Yakni di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Oleh sebab itu, dia meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap pasal 277 p Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu,” ujar BW.

Menurutnya, penjelasan KPU terkait jabatan Ma’ruf Amin hanya merujuk pada aturan BUMN saja. Padahal beberapa aturan hukum menyebut bahwa anak perusahaan BUMN juga merupakan BUMN dan pejabatnya mewakili representasi dari BUMN tersebut. Beberapa ketentuan hukum yang disebutkan BW yakni, Putusan MA Nomor 21 tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013, UU Keuangan negara dan UU perbendaharaan negara.

“Itu semuanya kalau disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN itu mewakili representasi dari BUMN tersebut, bukan sekadar konsultan,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, mengatakan posisi Ma’ruf Amin sebagai dewan pengawas di bank syariah bukan menjadi pejabat dalam perusahaan. Dia menyebutkan status itu berbeda dengan komisaris, direksi, pejabat, dan karyawan bank syariah. “Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri,” ujar Ali.

Dia menyebutkan aturan mengenai jabatan itu sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Ali, pasal itu mengatur pengertian BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau yang sebagian milik negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. “Dalam kasus ini, kedua bank yang dimaksud tidak tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehinga tidak dikategorikan sebagai BUMN,” jelas Ali.

Selain itu, kata dia, ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2018 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa dewan pengawas syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah. Seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here