Rp168 M untuk Honor Guru, Pemkot Bandung Jamin segera Cair dalam Waktu Dekat

169
SEGERA CAIR: Pemkot Bandung segera akan mencairkan honor bagi guru non PNS dalam waktu dekat. Saat ini Perwal tinggal menunggu persetujuan wali kota terlihat juga seorang guru saat mengajar di dalam kelas di hadapan para siswa. (Jabar Ekspres)

RADARPRIANGAN.COM, BANDUNG– Kabar baik bagi guru honorer di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung, menyiapkan anggaran sebesar Rp168 miliar untuk keperluan honorarium guru dan tenaga administrasi sekolah non-PNS dari mulai tingkatan PAUD formal dan non formal, SD, serta SMP Negeri maupun swasta.

“Totalnya untuk 12.000 orang guru dan tenaga administrasi sekolah non PNS. Datanya yang sudah ada di Dapodik (Data Pokok Pendidikan),” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Mia Rumiasari di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jumat (29/3/2019).

Menurut Mia, proses pencairan tersebut diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur dan sudah memasuki tahap akhir.

Dia menjelaskan, saat ini Perwal honorarium peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam tahap finalisasi. Kalau sudah ditandatangani, maka akan segera proses pencairan.

“Semoga minggu ini selesai, dan akan diproses di minggu depan. Anggarannya sudah dialokasikan,” katanya.

Besaran yang diberikan, kata Mia, berbeda satu sama lain tergantung kriteria. Kriteria A yakni untuk yang pendidikan linear jenjang S1 masa kerja sebelum 31 Desember 2005 dan memenuhi minimal 24 jam pelajaran. Mereka akan menerima honor sebesar UMK sekitar Rp 3,1 juta.

“Kriteria B1 sama saja, bedanya bisa tidak linear pendidikannya. Besaran yang diterimanya di bawah UMK,” ujarnya.

“Sementara Kriteria B2 masa kerjanya terhitung dua tahun, mengajak minimal 18 jam pelajaran, dan pendidikannya boleh linear atau tidak linear. Besarannya lebih kecil lagi. Minimal itu untuk PAUD di angka Rp750.000,” lanjutnya.

Mia menerangkan, besaran itu merupakan “take home pay” jadi pasti ada pengurangan tergantung honor yang diterima di sekolah selama ini. Bisa jadi yang diterima dari Pemerintah Kota besarannya tidak akan sama. Apalagi antara sekolah negeri dan swasta biasanya lebih besar sekolah swasta.

“Kalau sudah selesai prosesnya, jumlah yang dibayarkan terhitung sejak bulan Januari. Kalau sudah ditandatangani langsung dikeluarkan. Ke depan akan upayakan per bulan dengan persyaratan dari sekolah sudah masuk antara lain kehadiran dan laporan evaluasi kinerja masing-masing,” pungkasnya. (mg1/Jabar Ekspres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here