Rekapitulasi Macet di Kecamatan

145
Petugas melakukan rekapitulasi suara yang dilaporkan dari setiap TPS di daerah. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat nasional seharusnya dimulai kemarin (25/5). Namun, KPU tak bisa memulainya karena rekapitulasi di level kecamatan tak kunjung tuntas. Hingga Rabu sore (24/4), belum banyak kecamatan yang menuntaskan rekapitulasi.

Dari 7.201 kecamatan se-Indonesia, baru 432 yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Paling banyak berada di regional Kalimantan. Yakni 136 kecamatan atau 21,97 persen. Sedangkan di Pulau Jawa, rekapitulasi baru menyelesaikan 80 dari 2.143 kecamatan atau 3,7 persen.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 memang menjadwalkan rekapitulasi nasional dimulai kemarin (25/5). “Tapi laporan dari provinsi dan kabupaten/kota belum sampai, belum selesai,” terangnya saat ditemui di KPU kemarin. Namun, bukan berarti proses tersebut molor. Sebab, deadline rekapitulasi suara tingkat nasional adalah 22 Mei.

Proses rekapitulasi manual, tutur Ilham, memiliki rentang yang panjang. Bila proses rekapitulasi di kabupaten/kota dan provinsi belum selesai, KPU akan menunggu sampai ada yang selesai. Begitu ada provinsi yang mendeklarasikan tuntasnya rekapitulasi, dokumennya langsung dibawa ke Jakarta untuk dimasukkan dalam rekapitulasi nasional.

Sejauh ini, belum ada satupun kabupaten/kota, apalagi provinsi, yang mendeklarasikan selesainya proses rekapitulasi. “Kalau yang kecamatan, sudah banyak yang declair (selesai, red),” lanjut mantan Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh itu.

Berdasarkan data per 24 April sore yang sampai di KPU, beberapa provinsi bahkan belum ada satupun kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi. Misalnya Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jatim, dan Maluku Utara. “Jakarta masih panjang, kan ada (kecamatan) Cakung yang punya 1.400 TPS,” tuturnya.

Cepat dan lamanya proses rekapitulasi memang bergantung pada jumlah TPS di kecamatan itu. Bila di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ada 1.400 TPS, jumlah kotak suara yang harus direkap berjumlah 5.600 buah. Kotak-kotak itu dihadirkan di ruangan rekapitulasi.

Ilham menuturkan, segala keberatan diupayakan bisa selesai di level masing-masing. Untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, panwascam bisa mengeluarkan rekomendasi yang harus dipatuhi PPK. “Bisa (hitung ulang) bila diperlukan,” tambahnya. Dengan demikian, begitu rekapitulasi selesai, maka selesai pula problem di level itu.

Masyarakat juga bisa dengan bebas menyaksikan jalannya rekapitulasi suara. Ruangan rekapitulasi di-setting terbuka sehingga bisa dipantau dari luar. Namun, yang boleh berada di dalam ruangan hanya mereka yang berkaitan langsung dengan rekapitulasi. Yakni, PPK, PPS, Panwascam, dan saksi peserta pemilu.

Rekapitulasi tingkat kecamatan yang sudah tuntas akan dibuatkan berita acara. Lalu, ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Bila masih ada yang kurang puas, dapat meninggalkan catatan di formulir DA2. Selanjutnya, hasil rekapitulasi dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan proses yang sama.

Di KPU Kabupaten/Kota, hasil rekapitulasi dari tiap kecamatan akan disatukan. KPU Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno rekapitulasi suara. Ketua atau komisioner KPU membacakan perolehan suara tiap peserta pemilu secara detail. Kemudian, ada petugas yang mencatat di formulir DB1 atau menggunakan layar proyektor di hadapan Bawaslu dan para saksi peserta pemilu.

Prosesnya pun berulang. Hanya, kali ini hitungannya per kecamatan. Saksi atau Bawaslu juga bisa menginterupsi bila ditemukan kesalahan input atau perbedaan data. Sebab, semua pihak memiliki salinan hasil rekapitulasi dari tiap kecamatan.

Seusai rekap tingkat kabupaten/kota, hasilnya ditetapkan, lalu dibawa ke KPU provinsi. Kecuali hasil pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota. KPU provinsi akan merekap dengan proses yang sama. Kemudian, hasilnya ditetapkan dan dibawa ke Jakarta. Kecuali hasil rekapitulasi pemilu DPRD Provinsi. Nanti, KPU pusat akan merekapitulasi secara nasional untuk pilpres dan pileg anggota DPR dan DPD.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menepis kemungkinan rekapitulasi tingkat kecamatan bakal melebihi jadwal yang ditentukan. “Semoga nggak terlambat,” ujarnya. PKPU 5/2018 memang mengatur jadwal rekapitulasi kecamatan berlangsung selama 14 hari. Namun, untuk kecamatan tertentu, ada dispensasi hingga 17 hari. Yakni, kecamatan yang jumlah TPS-nya lebih dari 1.000.

Untuk mempercepat rekapitulasi di level atas, setiap rekapitulasi kecamatan yang selesai langsung dibawa ke KPU Kabupaten/Kota untuk diplenokan. Tidak menunggu semua kecamatan lengkap. Begitu pula di tingkat provinsi dan nasional. Pekerjaan dilakukan secara simultan sehingga tidak menjadi beban di akhir masa rekapitulasi.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD berpendapat, rekapitulasi manual merupakan forum hukum yang sah dalam menetapkan hasil pemilu. “Tidak mungkin juga ada pemalsuan yang bisa lolos,” lanjut akademisi kelahiran Sampang itu. Sebab, catatan hasil rekapitulasi suara di setiap jenjang dimiliki oleh peserta pemilu dan pengawas. Bila ada yang mencoba curang, akan langsung ketahuan.

Pihak-pihak yang belum puas dengan penetapan hasil pemilu secara manual masih punya jalur untuk memperjuangkan suaranya. “Masih ada (kesempatan) sengketa, ada Mahkamah Konstitusi,” tambah mantan Ketua MK itu. Dalam sengketa di MK itulah, semua bukti dan argumentasi dikeluarkan. (byu/oni/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here