Promosi Eselon II Tersendat Aturan Baru

70
Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman

RadarPriangan.com, GARUT – Proses open bidding atau lelang jabatan untuk promosi 6 formasi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut terkendala aturan baru. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, kepada Radar Garut ketika ditemui di kediamannya, Selasa (21/8)

Pasalnya kata Helmi, sebelum dilakukan proses seleksi, Pemkab harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (Menpan) RI.

“Ya setelah kemarin kita melaksanakan rotasi, ada beberapa jabatan yang kosong, yang harus kita lakukan open bidding. Kita sudah mendaftarkan ke Komisi ASN. Namun dari Komisi ASN, ini harus ada rekomendasi dari Menpan karena ada aturan baru,” kata Helmi.

Pihaknya berharap, rekomendasi dari Menpan tersebut segera turun. Dengan demikian, proses open bidding untuk posisi kepala dinas di 6 SKPD tersebut bisa segera dilaksanakan.

“Kalau rekomendasi ini sudah disampaikan kepada Bupati, proses open bidding segera bisa dilaksanakan. Mengingat kita ini sedang dalam proses pembangunan di tengah, jangan sampai terhambat,” katanya.

Adapun 6 formasi eselon dua untuk kepala SKPD yang akan dilelangkan ialah Kepala Dinas PUPR, Diskominfo, Disperindag, Disperkim, Dinas Sosial, dan Direktur Rumah Sakit Umum dr. Slamet.

Lanjutnya, Pemkab Garut sudah menyiapkan panitia seleksi untuk proses seleksi. Sehingga jika minggu depan sudah ada rekom dari Menpan, maka proses open bidding bisa segera dilaksanakan.

Lelang jabatan ini sambung Helmi, merupakan promosi bagi pejabat baru dari eselon 3. Namun jika ada eselon 2 yang berminat bisa saja mendaftar.” Ya ini untuk promosi, tapi tidak menutup kemungkinan bagi pejabat eselon dua kalau ada yang minat,” pungkasnya. (erf) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here