Prabowo Setuju UUD 1945 Asli

31
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

RadarPriangan.com, JAKARTA -Usulan agar Indonesia kembali pada UUD 1945 terus bergulir. Salah satunya dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Partai berlambang garuda itu mengklaim terus memperjuangkan kembalinya UUD 1945 asli. Namun, PDIP hanya ingin dilakukan amandemen terbatas.

“Perjuangan Gerindra kembali ke UUD 1945 yang asli. Amandemen untuk GBHN tidak masalah. Keinginan Gerindra lebih hanya sekedar amandemen UUD 1945 untuk melahirkan GBHN. Namun, kembali pada UUD 1945 yang asli,” tegas Prabowo di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8).

Namun mantan Danjen Kopassus itu menolak jika amandemen UUD 1945 justru membuat sistem pemilihan presiden kembali seperti era orde baru yaitu di MPR RI.

“Kalau ada kekurangan kita lakukan adendum atau perbaikan,” imbuhnya. Menurutnya, UUD 1945 bukan tidak boleh diperbaiki. Namun di negara yang maju dan kuat, batang tubuh tidak boleh ditinggalkan.

Sementara itu, PDIP tidak setuju jika Indonesia kembali memakai konstitusi versi 18 Agustus 1945. Menurutnya, Kongres PDIP ke V di Bali mengamanatkan pengusulan amandemen terbatas UUD 1945. Yakni khusus Pasal 2 dan 3 yang mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN.

“Jangan salah paham. Kami tidak ingin mengubah sistem presidensiil. Jadi Pilpres tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden bukan mandataris MPR. Yang kami inginkan adalah agar negara memiliki haluan yang jelas dan tegas, tidak berubah-ubah tergantung visi-misi Presiden terpilih,” jelas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR, Hendrawan Supratikno di Jakarta, Sabtu (17/8).

Soal UUD 1945 versi 18 Agustus 1945, Hendrawan menyatakan konstitusi terdahulu itu menyatakan kedaulatan rakyat ada di tangan MPR. Setelah amendemen, terjadilah pemisahan kekuasaan. MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. “PDIP tidak setuju bila Indonesia kembali ke era sebelum adanya. Kami justru ingin menguatkan konstitusi yang sudah diamandemen. Apa yang diusulkan PDIP merupakan penguatan dan lanjutan dari rekomendasi MPR periode 2009-2014. Yakni Keputusan Nomor 4 Tahun 2014 butir ke-2,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dan PDIP sejalan terkait wacana menghidupkan kembali GBHN.

“Tidak ada perbedaan dengan Presiden Jokowi. Karena apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak mengubah substansi terkait Pilpres yang dipilih secara langsung oleh rakyat,” terang Hasto.

Dia menegaskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan kedaulatan rakyat sebagai semangat reformasi. Menurut dia, amendemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN sebenarnya sudah cukup lama dibahas di MPR ketika dipimpin almarhum Taufik Kiemas.

“Bangsa Indonesia harus bergerak maju. Termasuk amendemen terbatas haluan negara yang menjadi penting dan strategis. Haluan negara itu memuat kebijakan pokok politik ekonomi, politik pembangunan, politik demokrasi, politik kebudayaan, politik hukum, dan politik untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri,” tukasnya.

Karena itu, lanjutnya, harus diperjuangkan dalam perencanaan menyeluruh dan terintegrasi, dan mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan pemerintah. Dari pusat sampai ke daerah.

Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menerima gagasan mengenai GBHN. Namun, masih menanti kajian yang dilakukan lembaga terkait di MPR. Sekjen PKS Mustafa Kamal menyampaikan masukan tentang menghidupkan kembali GBHN merupakan wacana yang positif. Menurut dia, Indonesia membutuhkan satu perencanaan terpadu yang berkesinambungan.

Dia menilai pembahasan soal GBHN ini akan sangat dinamis. Jika memang akan dilakukan, maka amandemennya harus dilakukan secara sangat hati-hati.

“Jangan kita bersikap reaktif. Pengalaman kita berbangsa sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi harus diperhatikan,” pungkasnya.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here