PP THR dari APBD akan Direvisi

165
Mendagri Tjahjo Kumolo

RadarPriangan.com, JAKARTA – Belum juga direalisasikan pelaksanannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS dan pensiunan bakal direvisi.

Ini buntut dari surat nomor 188.31/3746/SJ yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, Tjahjo menilai prosedur pencairan bagi PNS daerah berpotensi molor. Sebab dalam Pasal 10 ayat 2 kedua PP itu diatur bahwa pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana prosedur, pembuatan perda sendiri tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat harus dibahas bersama DPRD masing-masing daerah. Sehingga berpotensi terjadi keterlambatan.

Saat dikonfirmasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai rekomendasi tersebut sebagai hal yang wajar di internal pemerintahan.

“Itu kan intern aja untuk antisipasi aja kan boleh aja mengantisiapasi. Jangan sampai disalahkan pemerintah,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5).

Tjahjo menambahkan, payung hukum sebagai landasan penggunaan dana APBD untuk gaji ke 13 dan THR bisa diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). “Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati,” imbuhnya.

Secara teknis, pembuatan Perkada relatif lebih mudah mengingat tidak perlu pembahasan dengan DPRD.

Disinggung soal potensi keterlambatan karena ada revisi, Tjahjo membantahnya. Menurutnya, hal itu hanya persoalan teknis yang bisa segera dilakukan perubahan. Yang terpenting, saat ini semua daerah telah menyediakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13.

“Sudah dialokasikan kok di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan Mudzakir mengatakan, pihaknya siap mengkaji kembali PP tersebut bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Soal apakah lembaganya sepakat dengan rekomendasi tersebut, dia belum berani menyampaikan.

“Harus dibahas dengan K/L terkait. Tidak bisa menentukan sendiri,” bebernya.

Namun, Mudzakir menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk bisa mencairkan THR dan Gaji ke 13 sesuai jadwal. “Kita harapkan THR tetap bisa cair sebelum lebaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 disebutkan bahwa pencairan THR harus dilakukan secepat-cepatnya 10 hari sebelum lebaran. Jika lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, maka pencairan THR bisa dilakukan pada 27 Mei 2019. (far/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here