Polemik Impor Guru, Ini Penjelasan Muhadjir

142
Mendikbud Muhadjir Effendy di sela-sela meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 Jakarta, Senin (22/4). (Kemdikbud)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Mencuatnya wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, yang berencana mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri menjadi polemik. Guna meluruskan pernyataan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ikut angkat bicara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan, bahwa guru yang didatangkan dari luar negeri itu bertujuan, hanya untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di Indonesia.

“Rencana mendatangkan instruktur atau guru dari luar negeri, hanya untuk meningkatkan kemahiran instruktur atau guru Indonesia. Tujuannya supaya lebih efisien, dari pada mengirim instruktur atau guru Indonesia ke luar negeri,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (14/5).

Muhadjir menambahkan, yang dimaksud Menko Puan bukan ‘mengimpor’, melainkan ‘mengundang’guru atau instruktur luar negeri untuk program Training of Trainers atau ToT. Menurutnya, Instruktur luar negeri itu tidak hanya untuk sekolah tetapi juga untuk lembaga pelatihan yang berada di kementerian lain, misalnya Balai Latihan Kerja atau BLK.

“Fokusnya untuk peningkatan kapasitas pembelajaran vokasi di SMK juga pembelajaran science, technology, engineering and mathematics(STEM),” Imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Muhadjir, program pengirim guru ke luar negeri untuk kursus jangka pendek juga tetap dilakukan. Ia menyebutkan, saat ini sudah dikirim sebanyak 1.200 guru ke luar negeri.

“Semoga target pengiriman guru kursus ke luar negeri sebanyak 7.000 guru tahun ini bisa tercapai,” ujarnya.

Sementar itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengkritik rencana pemerintah yang berencana mengundang guru atau pengajar dari luar negeri guna mengajar di Indonesia. Pihaknya mengaku bingung dengan wacana yang dilontarkan kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko-PMK).

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai, wacana impor guru sebagai hal yang kurang tepat terlebih di tengah hebohnya guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan dengan pendapatan yang tidak memadai.

“Pemerintah lebih baik menyejahterakan guru honorer Indonesia jika memang memiliki banyak dana,” katanya.

Menurut Ramli, guru-guru di Indonesia sebenarnya memiliki potensi baik. Sayangnya, mereka dibebani kurikulum dan administrasi yang berat sehingga disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu.

“Guru-guru impor itu juga akan tidak bisa bekerja maksimal dengan ikatan kurikulum yang sama jika dibeban administrasi serula. Mereka bahkan, akan mengalami kendala bahasa yang menjadi masalah besar,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan gagasan untuk mengundang guru dari luar negeri mengajar di Indonesia. Pernyataan itu menuai kontroversi karena guru dari luar negeri itu dianggap menggantikan peran guru mengajar di kelas, padahal maksudnya untuk mengajarpara guru atau instruktur. (der/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here