Pimpinan KPK Tanggapi Petisi Pegawai

191
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (jpg)

RadarPriangan.com, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan adanya upaya menghambat penanganan kasus yang dilontarkan Wadah Pegawai (WP). Bahkan, WP sampai melayangkan petisi terkait dugaan tersebut kepada pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menjelaskan, tudingan tersebut merupakan permasalahan internal biasa. “Petisinya sudah saya terima. Tetapi saya perlu menyampaikan untuk memanggil semua terkait petisi itu. Apa kendala mereka dengan deputi penindakan,” ujar Laode ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/4).

Salah satu poin yang dituangkan dalam petisi WP KPK adalah dugaan tingginya tingkat kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). Menanggapi hal ini, Laode tak menampik bahwa informasi OTT yang akan dilakukan KPK pernah bocor sehingga mengalami kegagalan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai pemasalahan itu.

“Ya, ada (kebocoran OTT). Saya tidak boleh katakan di sini,” tandasnya.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pimpinan akan mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pegawai. Ia pun memastikan pimpinan akan mendengarkan segala saran dan masukan dari pegawai.

“Di KPK kami mengenal konsep komunikasi yang egaliter. Sehingga hal-hal seperti ini, dinamika-dinamika seperti ini sangat mungkin bisa terjadi,” paparnya.

Febri menyampaikan, rencana pertemuan yang akan membahas segala masukan dan saran dari pegawai merupakan salah satu upaya check and balances yang dilakukan pihaknya. Oleh karena itu, dikatakan dia, pimpinan perlu menjalankan prinsip mendengar dari para pegawainya.

“Saya kira dulu juga pernah ada ya keberatan dan bahkan dulu ada saran pada pimpinan. Bahkan sebelumnya juga ada jalur hukum yang ditempuh oleh pegawai ke PTUN,” jelasnya.

Kendati demikian, Febri mengingatkan agar polemik ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. “Karena KPK memastikan penanganan perkara yang ada saat ini itu dilakukan secara prudent berdasarkan hukum acara yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, WP KPK mempetisi pimpinan KPK atas tuduhan adanya upaya menghambat penanganan kasus. Ada lima poin yang mereka masukkan ke dalam petisi tersebut. Berikut kelima poinnya:

  1. Terhambatnya penanganan perkara pada eksepose tingkat kedeputian

Penundaan pelaksanaan ekspose penanganan perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ngulur waktu hingga berbulan-bulan sampai dengan perkara pokoknya selesai. Hal tersebut berpotensi menutup kesempatan untuk melakukan pengembangan perkara pada tahapan level pejabat yang lebih tinggi serta hanya terlokalisir pada level tersangka/jabatan tertentu saja.

  1. Tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup

Beberapa bulan belakangan hampir seluruh Satgas di Penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kebocoran ini tidak hanya berefek pada munculnya ketidakpercayaan (distrust) diantara sesama pegawai maupun antara pegawai dengan struktural dan/atau Pimpinan, namun hal ini juga dapat mengakibatkan tingginya potensi risiko keselamatan yang dihadapi oleh personil yang sedang bertugas di lapangan.

  1. Tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi

Pengajuan saksi-saksi pada level jabatan tertentu, ataupun golongan tertentu menjadi sangat sulit. Hal ini mengakibatkan hambatan karena tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengumpulkan alat bukti. Selain itu, terdapat perlakukan khusus terdapat saksi. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu terdapat perlakuan istimewa kepada saksi yang bisa masuk ke dalam ruang pemeriksaan melalui pintu Basement, melalui lift pegawai, dan melalui akses pintu masuk pegawai di lantai 2 Gedung KPK tanpa melewati Lobby Tamu di Lantai 1 dan pendaftaran saksi sebagaimana prosedur yang seharusnya.

  1. Tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan

Tanpa alasan objektif, seringkali pengajuan lokasi penggeledahan pada kasus-kasus tertentu tidak di ijinkan. Penyidik dan Penyelidik merasakan kesempatan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti semakin sempit, bahkan hampir tidak ada. Selain itu, pencekelasan terhadap orang yang dirasakan perlu dilakukan pencekalan tidak disetujui tanpa argumentasi yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan berbagai prasangka.

  1. Adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat

Beberapa pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum di penindakan tidak ditindaklanjuti secara gamblang dan transparan penanganannya oleh pihak Pengawas Internal. Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan pegawai, apakah saat ini KPK sudah menerapkan tebang pilih dalam menegakkan kode etik bagi pegawainya. Di satu sisi, kode etik menjadi sangat perkasa sekali, sedangkan di sisi lain, bisa menjadi sangat senyap dan berjalan lamban, bahkan kerapkali perkembangan maupun penerapan sanksinya pelan-pelan hilang seiring dengan waktu. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here