Perda Disetujui, Pemkot Tasik Tanggung Jawab pada Pelayanan Jamaah Haji

98

RADARPRIANGAN.COM, TASIKMALAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Jamaah Haji untuk dijadikan Perda Kota Tasik.

Wali Kota Tasik Budi Budiman mengatakan, Perda itu dibutuhkan agar Pemkot dapat bertanggung jawab pada calon jamaah haji dalam hal pelayanan.

“Pemerintah daerah memiliki tugas memfasilitasi umat Muslim melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu menunaikannya. Namun, pelayanan ibadah haji harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, kepastian, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. Dengan begitu, jamaah haji dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/4).

Budi mengatakan, dengan adanya regulasi itu, Pemkot diharapkan dapat secara optimal dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap pelayanan transportasi terhadap jamaah haji di Kota Tasik.

Di sisi lain, lanjut dia, calon jamaah juga akan mendapatkan pelayanan yang baik, juga pemeriksaan dan pembinaan kesehatan.

“Terkait kesehatan saat ini kita bersama DPRD sedang membahas rancangan Perda tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasik. Salah satu subtansi dalam Perda itu mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi jamaah haji,” katanya.

Budi menegaskan, aturan-aturan itu dibuat agar Pemkot memiliki payung hukum untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jamaah haji sehingga bisa memberikan bantuan, mulai dari transportasi, akomodasi, juga konsumsi.

Ia menyebutkan, dalam satu tahun rata-rata ada 700 jamaah haji yang berasal dari Kota Tasik. Budi optimistis, Pemkot memiliki kecukupan untuk memberikan pelayanan bagi para jamaah haji itu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama ini sendiri, ia menyebut bahwa Pemkot Tasik sudah membantu, namu payung hukum yang jelasnya belum ada.

“Kalau sekarang kita punya kewenangan dan ada dasar hukumnya, sehingga pelaksanaan haji akan lebih baik,” tegasnya.

Menurut dia, jenis dan jumlah bantuan yang akan dikeluarkan Pemkot Tasik untuk jamaah haji nantinya akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Tasik. Namun, saat ini yang paling penting adalah menetapkan Perdanya terlebih dahulu.

“Nanti setelah Perda sudah tetap, keluar Perwal bagaimana regulasi rincinya. Intinya kita ingin memberikan pelayanan haji lebih maksimal pada masyarakat,” kata dia.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi mengatakan, latar belakang pembuatan Raperda Pelayanam Haji adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tranportasi lokal dan meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. Pasalnya, dalam Raperda itu diatur bahwa Pemkot harus menanggung biaya transportasi lokal bagi jamaah haji.

“Dari kota asal ke embarkasi kemudian dari debarkasi kembali ke sini, itu ditanggung transportasinya oleh pemda. Tentu mekanismenya sudah diatur di sini,” kata dia.

Menurut dia, dengan adanya aturan itu akan memudahkan calon jamaah haji yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sehingga para jemaah haji tidak lagi terbebani dengan transportasi lokal. Ia juga berharap, pelayanan ibadah haji itu lebih baik, lebih menjamin keamanan dan kenyamanan.

Ia mengakui, tanpa adanya Perda itu Pemkot sebenarnya telah menganggarkan bantuan transportasi lokal bagi jemaah haji. Namun, bantuan itu berupa hibah yang dikelola Kementerian Agama. Dengan adanya regulasi ini, lanjut dia, bantuan dari Pemkot akan semakin efektif.

“Kalau dari bansos itu kan yang menyelenggarakan Kemenag, bukan kita. Meski uang dari kita. Kalau sekarang, Raperda ini hanya mengatur kewenangan daerah tentang transportasi lokal. Jadi jamaah haji tidak lagi dipungut uang bus,” kata dia. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here