Perang Urat Syaraf Dimulai

171
Sejumlah massa masih tetap berkumpul di kawasan Sarinah, Jakarta, (21/5/2019). (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK)

Titiek Meradang, Yusril Tersenyum Ringan

RadarPriangan.com, JAKARTA – Perang urat syaraf pascapenetapan hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) makin menjadi-jadi. Elite politik, kian menabur syahwat dengan melancarkan protes, aksi demonstrasi sampai upaya gugatan dengan alasan tersandra demokrasi.

Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto misalnya. Setelah nyaris tak pernah bersuara pascapilpres, Selasa (21/5) putri Presiden kedua Soeharto itu menampakan batang hidungnya. Ia mendatangi Gedung Bawaslu RI bersama pendukungnya.

Petinggi Partai Berkarya itu terang-terangan mempertanyakan beberapa hal terkait penetapan hasil suara pemilihan presiden 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kenapa, kenapa KPU mengumumkan di pagi buta kalau tidak ada maksud yang tidak jelas. Seharusnya diumumkan di siang hari karena banyak masyarakat yang sadar atau tidak tidur kan jadi mereka tahu,” tandas Titiek.

Ia mengatakan bahwa seharusnya pihak KPU mengumumkan hasil penetapan secara resmi tersebut pada siang hari karena dinilai lebih logis.

“Kami datang hari ini, datang sebagai wujud kita tidak terima. Karena itu, kita adakan aksi damai ini,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Titiek juga memprotes sikap aparat keamanan yang dianggap terlalu berlebihan dalam melakukan penjagaan aksi massa.

“Sudah kayak mau perang. Massa disambut oleh Kepolisian seperti ini. Seharusnya mereka (polisi, red) malu karena yang mereka hadapi emak-emak, kayak mau perang,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku banyak mendapatkan masukan agar mengajukan gugatan dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya, awalnya kami tidak ingin ke MK, lalu ada banyak masukan dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur yang sudah menyiapkan bukti pelanggara Pemilu,” kata Dahnil di Jalan Kertanegara IV, Jakarta.

Dia mengatakan langkah konstitusional itu diambil dalam rapat internal BPN pada Selasa pagi, setelah mendengarkan masukan dari daerah. Menurut dia, Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di daerah-daerah sudah menyiapkan banyak bukti dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang Terstruktur, Sistematis, Massif, dan Brutal (TSMB).

“Daerah-daerah tersebut menyampaikan kepada kami agar perlu langkah-langkah konstitusional karena ditemukan bukti-bukti dugaan kecurangan yang kuat. Karena itu perlu dibawa ke lembaga yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah tersebut seperti Bawaslu dan MK,” ujarnya.

Dahnil mengatakan BPN Prabowo-Sandi sebenarnya mengalami ketidak percayaan terhadap institusi hukum namun karena ada desakan dari para pendukungnya terutama di daerah yang merasa dicurangi sehingga pihaknya memutuskan mengambil langkah hukum.

Sebelumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, telah mempersiapkan materi, bukti dan berkas-berkas gugatan. “Rapat hari ini (kemarin) memutuskan pasangan calon Prabowo-Sandi akan mengajukan gugatan ke MK,” kata Dasco.

Dia mengatakan dalam beberapa hari ini, pihaknya akan mempersiapkan materi gugatan sesuai tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK. Menurut Dasco, ada berbagai pertimbangan yang sangat krusial untuk diajukan ke MK misalnya perbedaan perhitungan suara yang sangat signifikan.

Menanggapi hal ini, Tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dikoordinir Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap untuk meladeni gugatan kubu pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden 02, Prabowo-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilu presiden 2019.

“Pihak kami siap mengajukan sebagai pihak terkait. Pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan jika kubu Prabowo-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pemilu presiden ke MK,” kata Yusril Ihza Mahendra kepada pers, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin.

Yusril menyatakan, sebagai kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan bekerja sama dengan Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, untuk menghadapi sidang perkara sengketa pemilu presiden 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Rencananya, Yusril Ihza Mahendra beserta Tim Hukum dan Advokasi TKN menyiapkan puluhan pengacara yang biasa berpraktik di MK untuk sidang perkara sengketa itu di MK.

“Beberapa hari lalu sudah menyiapkan para pengacara yang tergabung tim advokasi pembelaan TKN. Insyaallah, jika pasangan calon 02 dalam waktu tiga hari mendaftarkan permohonan, maka kami mengajukan surat permohonan ke MK, sebagai pihak terkait nantinya. Kami berharap perkara berjalan fair dan adil,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Yusril mengaku menghormati keputusan Prabowo-Sandiaga menempuh jalur hukum untuk menolak hasil rekapitulasi KPU.

“Setiap orang boleh mengajukan permohonan yang merupakan hak konstitusional ke MK. Kita hormati dan sambut dengan baik keputusan paslon 02, yang menyikapi hasil keputusan rekapitulasi KPU dengan mengajukan permohonan keberatan ke MK,” katanya.

Sementara KPU telah menyiapkan data-data hasil pemilu dan kuasa hukum untuk menghadapi gugatan dari tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno di MK. “KPU menghadapi gugatan itu semangatnya adalah demi keadilan pemilu, bukan semangat menang-kalah,” kata Komisioner KPU Viryan Azis.

KPU akan menyajikan data-data hasil rekapitulasi berdasarkan apa yang sudah dikerjakan oleh jajaran KPU hingga Selasa dini hari. Dia mengatakan KPU menghormati sikap yang ditempuh tim Prabowo-Sandi menolak hasil pemilu dengan jalur hukum.

“KPU menghormati sikap yang ditempuh Prabowo dan kita sama-sama tahu sikap beliau adalah negarawan dan kita mengapresiasi,” kata dia.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, lanjut dia, pihaknya yang melaksanakan demokrasi elektoral, KPU sadar dengan prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi, salah satunya menyampaikan pendapat.

“KPU berharap penyampaian pendapat itu dalam kerangka penuh dengan kedamaian. Silahkan berkreasi secara politik, berkreasi secara teknis demo dan itu hak politik dari warga negara,” kata dia. (khf/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here