Penghuni Lapas dan RS tidak Bisa Memilih

116
RSUD dr Slamet Garut membantah adanya tarif ambulan hingga Rp900 ribu. (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Di antaranya menyoroti warga yang tidak bisa mencoblos pada hari pemungutan suara di sejumlah daerah.

Tidak adanya warga dapat mencoblos umumnya terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Kondisi itu terlihat hampir seluruh rutan dan lapas yang tersebar di sejumlah daerah. Di antaranya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat atau Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tidak ketinggalan juga Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.

“Ada perbaikan yang dilakukan meski kami tahu masalah minor. Kadang ini harus dilihat sebagai kekurangan. Jangan dianggap general itu kegagalan,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Kantor Komnas HAM, Latuharhary, Jakarta, Kamis (18/4).

Untuk di Lapas dan Rutan Cipinang ada warga binaan yang tidak terfasilitasi untuk memilih. “Lapas dan Rutan Cipinang ada 4 ribu lebih warga binaan. Tapi surat suara hanya 1.100. Ada berapa warga yang tidak mau memilih, ingin memilih tapi tidak bisa memilih,” jelasnya.

Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menambahkan, masalah terakomodasi warga binaan untuk memilih bukan hanya tanggung jawab KPU. Sejumlah lembaga lain juga harus bertanggungjawab untuk mengakomodasi para binaan. “PR kan tidak hanya di KPU, tapi juga Dukcapil, Kemenkumham, dan polisi,” ungkapnya.

Selain itu Sandrayati juga menyoroti pelaksanaan pemilu di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang tidak memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semestinya pasien yang akan memilih diperhatikan jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan.

“Di satu rumah sakit ada 100 yang bisa memilih. RSCM ada TPS khusus, RS swasta tidak ada,” tuturnya.

“Harus juga dipikirkan kalau ada pasien satu dua hari masuk sebelum hari H. Sedangkan pendaftaran (perpindahan pemilih) ditutup satu minggu sebelum hari H,” pungkasnya.(jpc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here