Pengacara Sebut Kadispora hanya Jalankan Tugas

86
SAMPAIKAN KEBERATAN: Kadispora Garut Kuswendi didampingi pengacara Aldis Sandhika menyampaikan eksepsi dalam sidang lanjutan kasus Buper, di Pengadilan Negeri Garut, Rabu (13/3).

GARUT – Sidang kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di kaki Gunung Guntur kembali dijalani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, Kuswendi, Rabu (13/3) di Pengadilan Negeri Garut. Sidang tersebut agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa hukum Kuswendi, Aldis Sandhika menilai dakwaan JPU kepada Kuswendi tidak cermat dan error in persona. Dirinya menyebut error in persona yang dimaksud karena pertanggungjawaban sebagai subjek hukum itu tidak tepat, terutama dalam pengenaan pasal.

Sebelumnya, Kuswendi dijerat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 109 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) junto pasal 116.

Pasal 109 berbunyi, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Sementara pasal 116 berbunyi “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak
sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Aldis menyebut, kliennya bukan menjadi pihak yang memberikan keputusan terkait penggunaan lahan di Gunung Guntur untuk dijadikan Buper.

“Terdakwa (Kuswendi, red) hanya kepanjangan tangan dari pemerintah di atas yaitu Bupati. Jadi kita ajukan keberatan,” kata Aldis di PN Garut, Rabu (13/3/2019).

Ketika ditanya apakah kesalahan ada di pihak Bupati, Aldis menyangkalnya. Ia pun meminta isu yang dibahas tak dialihkan. Eksepsi yang disampaikan itu menurutnya, posisi terdakwa merupakan kepanjangan tangan.

“Di sini ada rangkaian di mana pertanggungjawaban subjek hukum terhadap pengenaan pasal. Jangan dialihkan isunya ke bupati atau si A, si B,” ujar Aldis.

“Pasal itu kan menyebut setiap orang atau badan usaha. Sedangkan di sini itu menjalankan kegiatan kedinasan dalam menjalankan fungsi Perda,” katanya.

Ia menyebut dalam dakwaan jaksa ada ketidakcermatan subjek hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu (20/3/2019) dengan agenda tanggapan eksepsi terdakwa dari JPU. (erf/rls) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here