Penetapan Tersangka Sofyan Basir Lamban

106

RadarPriangan.com, JAKARTA – Penetapan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 terkesan lambat. Pasalnya, sejak kasus ini bergulir, KPK telah memeriksa dan menggeledah orang nomor satu di perusahaan plat merah ini.

Penangkapan ini babak baru dalam mengungkap praktik suap PLTU senilai USD 900 juta itu. Tidak dipungkiri akan ada pejabat negara yang akan ikut terseret juga.

“Sangat layak jadi tersangka, tapi sebenarnya penetapan tersangka oleh KPK sangat lamban,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (24/4).

Boyamin mengatakan, penyidik KPK bisa langsung menetapakan Sofyan Basir berbarengan ketika penetapan tersangka Idrus Marham. Pasalnya dugaan dari peran Sofyan Basir dalam mengatur proyek PLTU Riau-1 sangat kuat.

“Dia kan seperti melakukan penunjukan langsung pengerjaan proyek, harusnya kan di tender,” jelasnya.

Selain itu, kata Boyamin, Sofyan Basir seperti sudah menjadi target sejak awal oleh KPK sejak kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1 “Ditarget sejak awal, dari penggeledahan rumahnya, dipanggil sebagai saksi dan lainnya,” tutupnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Sofyan diduga menerima janji dengan mendapatkan jatah fee yang sama besar dengan terpidana mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

KPK juga membeberkan peran Sofyan hingga tergulung dalam pusaran kasus tersebut. Pertama, Sofyan menunjuk perusahaan Blackgold untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1. Lalu, ia juga menyuruh salah satu Direktur PLN untuk berhubungan dengan Eni dan Johannes.

Tak sampai disitu, Sofyan juga menyuruh salah satu Direktur PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Johannes tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1. Hingga membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC dengan perusahaan-perusahaan konsorsium.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. “SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham,” katanya.

Sofyan Basir disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 56 ayat (2) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 12 U7 Tipikor mengatur tentang gratifikasi dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. (lan/fin/tgr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here