Pemprov Segera Buat Regulasi ASN Wajib Zakat

70
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat Rakorda Baznas se-Jawa Barat, di Pendopo Garut, Rabu (17/7). (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menginstruksikan tiap kepala daerah agar setiap kabupaten/kota memiliki aturan soal zakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, kepada wartawan usai menghadiri Gebyar Baznas Jabar di Gedung Pendopo Garut, Rabu (17/7).

Menurutnya, keberadaan zakat bisa jadi salah satu solusi membantu masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, pembayaran zakat selain faktor kesadaran dan pemahaman agama, juga harus ada unsur pemaksaan.

“Di Jabar saja realisasi tahun kemarin Rp26 triliun dari zakat. Setengahnya lebih dari APBD provinsi yang mencapai Rp40 triliun,” kata Uu.

Menurutnya, Pemkab Garut sudah berani membuat aturan soal pembayaran zakat bagi para aparatur sipil negara (ASN). Daerah lain diminta mencontoh Garut yang sudah memiliki aturan soal zakat.

“Seperti Garut sudah terkumpul Rp2,5 miliar per bulan dari zakat ASN. Kenapa tidak bupati/wali kota lain buat juga (Perda zakat, red),” katanya.

Lanjut Uu, surat imbauan segera dilayangkan Pemprov untuk membuat regulasi wajib zakat ASN, dan imbauan kepada masyarakat umum. Sehingga, kata mantan bupati Tasik itu, setiap daerah di Jawa Barat bisa membuat payung hukum terkait zakat.

“Provinsi sudah ada tapi masih perlu optimalisasi. Per tahunnya baru Rp300 miliar dari ASN Pemprov,” kata Uu.

Sebelumnya, Ketua Baznas Garut, Aas Kosasih, mengatakan, pihaknya telah melakukan Payroll System di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Garut.

Aas menjelaskan, mekanisme Payroll System ini berjalan setiap bulan, dimana ASN yang tadinya mendapatkan pendapatan (full), maka 2,5 persen dari akumulasi penghasilan (bruto) jadi pembayaran zakat, pemotongan langsung dari BJB kemudian dikirim ke rekening Baznas. (erf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here