Akademisi Unpad: Pemerintah Harus Kategorisasi BUMDes

74
Dr. Ahmad Buchari S.Ip, M.Si

GARUT – Pemerintah diminta untuk membuat kategorisasi tingkat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kategorisasi ini, dipandang penting agar Bumdes sebagai lembaga usaha dan perekonomian desa bisa berkembang dan memiliki daya saing. Demikian diungkapkan Akademisi Universitas Padjadjaran, Dr. Ahmad Buchari S.Ip, M.Si, kemarin (5/11).

“Kategorisasi Bumdes sesuai tingkat perkembangannya ini bisa membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan Bumdes,” jelas Buchori yang juga Kepala Pusat Studi Pembangunan Sosial dan Budaya Universitas Padjadjaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1, yang kemudian di revisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, Buchori menjelaskan, pemerintahan desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Desa, Bumdes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa lewat penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang pengelolaan asetnya dipisahkan.

“Bumdes ini bisa jadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif dengan mengembangkan potensi desanya,” katanya.

Menurutnya, setelah lahirnya UU nomor 6 Tahun 2014 memasuki era baru, desa sebagai satuan wilayah terendah dalam perangkat ketatanegaraan di Indonesia, maka desa diharapkan mampu mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Apalagi kata akademisi Unpad itu, dengan digulirkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang secara langsung dan tidak langsung ikut mempengaruhi roda pemerintahan desa.

“Makanya Bumdes diharapkan mampu memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa, Bumdes harus jadi motor penggerak utama perekonomian desa,” katanya.

Karena harus menjadi motor penggerak ekonomi desa, Buchori melihat, tantangan terbesar Bumdes saat ini adalah menentukan unit usaha yang akan dijalankan untuk menggerakan potensi ekonomi kerakyatan di desa.

Lanjutnya, penentuan unit usaha pada BUMDes harus didasarkan pada semangat membangun bersama dimana keputusan yang diambil, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

“Unit usahanya harus mengedepankan produk lokal yang dapat mengangkat serta meningkatkan perekonomian masyarakat, ketentuan yang sangat vital lainnya juga, tidak boleh mematikan usaha milik perseorangan atau lembaga usaha lainnya yang sudah berjalan,” katanya.

Ia menegaskan, Bumdes bukanlah lembaga swasta yang hanya berorientasi pada profit semata. Tetapi, BUMDes harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat serta mengolah potensi ekonomi yang ada di desa untuk memajukan perekonomian desa. (erf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here