Pemekaran Wilayah, Jabar Idealnya Miliki 40 Daerah

110
Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menerima penghargaan sebagai Pemerintah terbaik dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah di Banyumas.

RadarPriangan.com, BANDUNG – Memiliki jumlah penduduk terbesar dan wilayah yang luas Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (Emil) mewacanakan kembali untuk melakukan pemekaran wilayah.

Menurutnya, meski jumlah penduduk Jabar banyak namun komposisinya masih timpang dengan jumlah kabupaten/kota. Sehingga, pelayanan publik menjadi kurang maksimal.

’’Jumlah penduduk Jawa Barat saat ini hampir 50 juta jiwa tersebar di 27 kabupaten dan kota. Apabila rata-rata setiap daerah memiliki penduduk 2 juta jiwa, butuh upaya dan dana yang tidak sedikit untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Emil kepada wartawan. (25/4).

Emil mengakui, pelayanan publik di beberapa daerah masih mengalami kerepotan. Sebab, hampir 50 juta penduduk harus dilayani oleh 27 daerah.

Untuk itu, wacana pemekaran daerah di Jabar harus benar-benar dipikirkan secara matang. Sebab, di Jabar otonomi daerah dirasakan sangat bermanfaat tapi masih kurang, itu evaluasinya. Itulah kenapa wacana pemekaran wilayah harus dimaksimalkan.

Dia menuturkan, Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah sehingga setiap daerah melayani sekitar satu jutaan penduduk. Sehingga, idealnya 1 daerah itu penduduknya 1 jutaan jadi kalau penduduk Jabar hampir 50 juta maka daerahnya harus di atas 40 daerah.

Dengan begitu, jumlah kabupaten/kota akan menentukan besar atau kecil Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Jawa Barat. Emil mencontohkan Jawa Timur memiliki 38 daerah padahal jumlah penduduknya lebih kecil dari Jabar yaitu hanya 40 juta jiwa. Wajar DAU Jatim lebih besar Rp10 triliun daripada Jabar.

”Jadi ada ketidakadilan dari menafsir bagaimana pelayanan publik melalui Otda,” ungkap Emil.

Dalam peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah, menurut Emil, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat karena dinamika masyarakat yang semakin meningkat. Karena itu setiap tahun selalu lahir peraturan pemerintah baru sebagai penyempurnaan otonomi daerah.

”Setiap saat kita memperbaiki, makanya setiap tahun selalu lahir peraturan pemerintah baru karena tiap tahun dievaluasi sampai Otda ini bisa sempurna,” pungkas Emil.

Terpisah di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Pemerintah Terbaik secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Jawa Barat terpilih memiliki kinerja paling baik di antara pemerintah daerah yang lain. Berdasarkan penilaian Kemendagri terhadap Pemprov Jabar, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 Jabar skornya paling baik.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan usai upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 Tingkat Nasional di Stadion Diponegoro, Kamis (25/4).

Wakil Gubernur Uu Ruzha­nul Ulum merasa bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih Provinsi Jawa Barat dari waktu ke waktu karena banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, prestasi, dan dedikasi para ASN di Pemprov sehingga hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, penghargaan ini juga untuk segenap masyarakat Jawa Barat,” ujar Wagub usai acara. (yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here